Longsor di Jalan Kemang X, Rakyat Jakarta Watch: Pejabat Wilayah Harus Ikut Bertanggung Jawab

 

Longsor yang terjadi pada Selasa (10/11) sekitar pukul 14.10 WIB tersebut berasal dari area tanah dan tembok lahan parkir lapangan padel yang berada di posisi lebih tinggi dari permukiman warga. Material longsoran berupa tanah, batu, dan puing bangunan menimpa sejumlah rumah serta menutup akses jalan lingkungan.

 

Berdasarkan data Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan, sedikitnya lima rumah terdampak dengan total delapan Kepala Keluarga (KK) berjumlah 30 jiwa. 

 

Kejadian ini juga bukan yang pertama. Warga setempat menyebut longsor serupa pernah terjadi saat proyek pembangunan area parkir masih berlangsung. 

 

Menurut warga, pembangunan area parkir tersebut sempat menimbulkan keluhan akibat debu dan kebisingan. Warga juga mempertanyakan prosedur pembangunan, perizinan, serta dokumen lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan tersebut.

 

Iswadi menilai, terbitnya perizinan pembangunan bukan berarti tugas pemerintah sudah selesai. Sebaliknya, penerbitan izin justru menjadi awal dari kewajiban pengawasan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, termasuk aspek keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar.

 

"Perizinan bukan menjadi akhir dari tanggung jawab pemerintah. Justru setelah izin diterbitkan, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara konsisten. Jangan sampai pembangunan berjalan tanpa kontrol yang memadai hingga akhirnya menimbulkan dampak dan merugikan masyarakat," kata Iswadi, Kamis (12/11/2026).

 

Ia menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap dokumen perizinan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau dokumen lingkungan yang dipersyaratkan bagi pembangunan tempat olahraga padel beserta seluruh sarana pendukungnya.

 

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan dengan kondisi dan tahapan pekerjaan di lapangan. Apabila ditemukan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, aparat wilayah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus segera mengambil tindakan.

 

" Persoalan perizinan ini juga perlu mendapat perhatian karena lokasi lapangan padel dan lahan parkirnya berada di dua wilayah administrasi berbeda. Lapangan padel yang dikenal dengan nama Sunset Padel Jakarta atau Sunset Point Social Club berada di Kecamatan Pasar Minggu, sedangkan lahan parkir yang mengalami longsor berada di Kecamatan Mampang Prapatan," bebernya.

 

Iswadi meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo untuk melakukan evaluasi terhadap OPD yang menerbitkan izin, serta jajaran lurah dan camat di wilayah terdampak. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana fungsi pengawasan dan monitoring wilayah telah dijalankan.

 

"Pak Gubernur perlu mengevaluasi OPD penerbit izin, lurah, dan camat. Jangan hanya berorientasi pada penerbitan administrasi perizinan, tetapi mengabaikan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan di wilayah masing-masing," tegasnya.

 

Iswadi menambahkan, apabila terdapat pejabat wilayah yang menyatakan sudah mengetahui tahapan pembangunan yang diduga tidak sesuai ketentuan, semestinya langkah teguran dan tindakan korektif sudah dilakukan sejak awal.

 

"Kalau ada bantahan bahwa pejabat sudah mengetahui tahapan pembangunan yang tidak sesuai, pertanyaannya, mengapa tidak diberikan teguran atau tindakan penghentian apabila memang ditemukan pelanggaran? Kondisi ini justru dapat memperkuat dugaan adanya pembiaran. Bahkan, dugaan penerimaan gratifikasi juga perlu ditelusuri apabila ditemukan indikasi dan bukti yang mengarah ke sana," ungkapnya.

 

Ia menegaskan, dugaan pembiaran maupun gratifikasi tidak boleh langsung disimpulkan tanpa pemeriksaan dan bukti yang jelas. Namun, seluruh informasi dan indikasi yang muncul harus ditindaklanjuti secara transparan oleh instansi berwenang agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

 

Menanggapi dampak kejadian tersebut, Iswadi meminta Pemprov DKI memastikan seluruh warga yang terdampak longsor mendapatkan ganti rugi secara layak. Penanganan kejadian tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kerugian dan keselamatan warga.

 

"Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban justru harus menanggung kerugian sendiri. Pemerintah harus memastikan warga terdampak mendapatkan ganti rugi sesuai kerugian yang dialami," imbuhnya.

 

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada pemilik maupun pengelola lapangan padel apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan sarana pendukung berupa lahan parkir.

 

Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan siapa pemilik atau pengelola kegiatan usaha tersebut. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.

 

"Jika terbukti ada kelalaian, pemilik atau pengelola lapangan padel harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan. Jangan sampai persoalan ini berhenti pada penanganan longsor saja, sementara aspek tanggung jawab pembangunan dan pengawasan justru tidak diselesaikan," pungkas Iswadi. ***