Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mengaku Sudah Konsultasi ke KPK, Proyek Pemengaruh Raffi Ahmad Senilai Rp14,7 Miliar Disorot
Nasional
14 jam yang lalu
Mengaku Sudah Konsultasi ke KPK, Proyek Pemengaruh Raffi Ahmad Senilai Rp14,7 Miliar Disorot
2
‎BMKG: Hujan Ringan Basahi Jabodetabek Sore Hari Ini
Metropolitan
19 jam yang lalu
‎BMKG: Hujan Ringan Basahi Jabodetabek Sore Hari Ini
3
PT Antam Kuasai Penuh Tambang Emas PT Cibaliung Sumberdaya di Sekitar Ujung Kulon Pandeglang
Nasional
13 jam yang lalu
PT Antam Kuasai Penuh Tambang Emas PT Cibaliung Sumberdaya di Sekitar Ujung Kulon Pandeglang
4
‎Pramono Keberatan Sekolah Rakyat Dibangun di Hutan Kota UI
Metropolitan
13 jam yang lalu
‎Pramono Keberatan Sekolah Rakyat Dibangun di Hutan Kota UI
5
Usut Dugaan Suap Layanan Pertanahan, KPK Panggil Dua Pejabat Tinggi Kementerian ATR/BPN
Nasional
12 jam yang lalu
Usut Dugaan Suap Layanan Pertanahan, KPK Panggil Dua Pejabat Tinggi Kementerian ATR/BPN
6
‎Yuke Yurike Minta Hutan Kota UI Dipertahankan Jangan Dialihfungsikan
Metropolitan
11 jam yang lalu
‎Yuke Yurike Minta Hutan Kota UI Dipertahankan Jangan Dialihfungsikan
Home  /  Berita  /  Nasional

Guru Besar IPDN: Wapres Prabowo Harus Paham Persoalan Daerah

Guru Besar IPDN: Wapres Prabowo Harus Paham Persoalan Daerah
Jajaran pimpinan DPD RI berdiri paling depan. (Ist)
Rabu, 18 November 2026 20:30 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang juga pakar otonomi daerah Profesor Djohermansyah Djohan menginginkan agar calon wakil presiden yang akan mendampingi Presiden RI, Prabowo Subianto harus memiliki pemahaman kuat mengenai persoalan daerah.

Menurutnya, figur tersebut juga harus mampu memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan nasional dapat berjalan efektif hingga tingkat daerah.

 
Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI ini mengatakan, persoalan otonomi daerah semakin kompleks. Untuk itu, diperlukan wakil presiden yang tidak hanya memahami tata kelola pemerintahan, tetapi juga mampu menjadi penghubung sekaligus menyelesaikan persoalan antara pemerintah pusat dan daerah.
 
"Ketika ada masalah-masalah dalam hubungan pusat dan daerah, wakil presiden bisa tampil dan mampu menyelesaikan dengan tuntas sampai ke akar-akarnya. Pusat dan daerah tidak lagi menjadi isu yang selalu dipertentangkan, tetapi harmonis, selaras, dan serasi," kata Djohermansyah, Rabu (18/11/2026).
 
Djohermansyah memaparkan, hubungan pemerintah pusat dan daerah saat ini masih menghadapi persoalan serius, terutama terkait pembagian kewenangan dan kebijakan fiskal.
 
"Jujur saja, saat ini hubungan pusat-daerah tidak harmonis dan kurang serasi. Bagaimana program presiden bisa landing dengan baik kalau di daerah banyak protes soal pemusatan kewenangan, pemusatan belanja fiskal, dan lainnya?," ucapnya.
 
Ia menyebut, wakil presiden yang memahami persoalan daerah dapat membantu presiden memastikan berbagai program nasional berjalan efektif hingga tingkat pemerintahan daerah. 
 
"Pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan daerah dinilai penting agar kebijakan pemerintah pusat dapat diterapkan secara tepat," ujarnya.
 
Ia menegaskan, figur yang memenuhi kriteria tersebut dapat berasal dari latar belakang apa pun. Hal terpenting adalah memiliki pengetahuan, kepedulian, serta kemampuan menangani persoalan daerah.
 
Djohermansyah menambahkan, sejumlah figur yang menurutnya dapat menjadi pertimbangan. Dari kalangan tokoh yang memiliki pengalaman formal mengurus daerah, ia menyebut Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin.
 
"Mereka sama-sama punya portofolio formal mengurus daerah," bebernya.
 
Meski demikian, Sultan Baktiar Najamudin dalam sejumlah kesempatan menyampaikan, DPD RI tidak berada dalam posisi mengusulkan nama calon wakil presiden dan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo.
 
Sementara dari kalangan yang memiliki kedekatan politik dengan Prabowo, Djohermansyah menyebut Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Sudaryono.
 
Ia menuturkan, calon wakil presiden tidak harus berasal dari partai politik tertentu. Faktor loyalitas, keselarasan kerja, serta kemampuan membangun chemistry dengan Presiden juga menjadi pertimbangan penting.
 
"Terpenting loyal, punya chemistry. Tidak berpotensi menjadi kompetitor di Pilpres 2029. Tidak menantang presiden, tidak akan mendahului presiden, bekerja demi presiden. Itu yang terpenting," imbuhnya.
 
Djohermansyah mengingatkan, wakil presiden memiliki fungsi konstitusional untuk menggantikan Presiden apabila terjadi kondisi sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
 
"Wapres itu ban serep, kalau presiden sewaktu-waktu berhalangan, wapresnya akan menggantikan sebagai presiden. Saya kira Prabowo akan berjaga-jaga untuk itu, dia akan cari aman," urainya.
 
Sementara itu, pandangan lebih spesifik disampaikan pengamat politik Arah Institute, Sunardi Panjaitan. Ia mengusulkan agar Prabowo mempertimbangkan figur dari jajaran pimpinan DPD RI sebagai representasi resmi kepentingan daerah.
 
"Patut untuk Pak Prabowo pikirkan, untuk mempertimbangkan wapres dari representasi resmi daerah yang ada dalam lembaga negara, yaitu DPD RI," jelasnya.
 
Ia sependapat dengan Djohermansyah bahwa persoalan daerah kerap belum memperoleh perhatian memadai dalam pengambilan kebijakan nasional. Akibatnya, sejumlah program pemerintah pusat menghadapi hambatan ketika diterapkan di daerah.
 
"DPD RI memiliki posisi kelembagaan untuk menjembatani komunikasi dan kepentingan pemerintah pusat dengan daerah. Keempat representasi resmi daerah tersebut patut dipertimbangkan menjadi wapres," ungkapnya.
 
Empat pimpinan DPD RI periode 2024-2029 yang disebut Sunardi adalah Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI asal Bengkulu; Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI asal Sulawesi Selatan; Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPD RI asal Papua Tengah; serta GKR Hemas, Wakil Ketua DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta.
 
Pengalaman para pimpinan DPD RI dalam menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan daerah menjadi alasan untuk memasukkan mereka dalam pertimbangan calon wakil presiden.
 
"Meski demikian, keputusan pengusulan calon wakil presiden tetap menjadi kewenangan Presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden," pungkasnya. ***

Kategori:Nasional
wwwwww