Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
BMKG: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan hingga Sedang Hari Ini
Metropolitan
17 jam yang lalu
BMKG: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan hingga Sedang Hari Ini
2
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Tak Boleh Diskriminatif, Madrasah dan SLB Punya Hak Sama
Metropolitan
15 jam yang lalu
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Tak Boleh Diskriminatif, Madrasah dan SLB Punya Hak Sama
3
Jupiter Minta Dishub DKI Benahi Sistem Parkir Blok M hingga ke Akar Masalah
Metropolitan
10 jam yang lalu
Jupiter Minta Dishub DKI Benahi Sistem Parkir Blok M hingga ke Akar Masalah
4
Rehan/Melati dan Bimo/Arlya Melaju ke Semifinal
Badminton
7 jam yang lalu
Rehan/Melati dan Bimo/Arlya Melaju ke Semifinal
5
Melaju ke Semifinal, Chiara Kalahkan India dan Lanny/Ester Tumbangkan Malaysia
Badminton
6 jam yang lalu
Melaju ke Semifinal, Chiara Kalahkan India dan Lanny/Ester Tumbangkan Malaysia
6
Coach Koko Heru Optimistis Penuhi Target di Mongolia
Basket
5 jam yang lalu
Coach Koko Heru Optimistis Penuhi Target di Mongolia
Home  /  Berita  /  Nasional

Firman Soebagyo: Jabatan Dirjen Kehutanan Harus Diisi Profesional, Bukan Titipan Politik

Firman Soebagyo: Jabatan Dirjen Kehutanan Harus Diisi Profesional, Bukan Titipan Politik
Anggota DPR RI, Firman Soebagyo. (Ileague.id)
Jum'at, 20 November 2026 19:27 WIB
Penulis: Azhari Nasution

JAKARTA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Firman Soebagyo, mengingatkan Menteri Kehutanan (Menhut) agar tidak menjadikan proses pengisian jabatan Eselon I, khususnya Direktur Jenderal (Dirjen), sebagai ajang kepentingan politik maupun praktik titipan pihak tertentu.

Menurut Firman, jabatan Dirjen di lingkungan Kementerian Kehutanan merupakan posisi strategis yang membutuhkan kompetensi teknis, pengalaman lapangan, serta pemahaman mendalam mengenai persoalan kehutanan. Karena itu, pengisiannya harus mengedepankan profesionalisme dan integritas, bukan faktor kedekatan ataupun afiliasi politik.

"Dirjen itu Eselon I yang sangat teknis. Jangan sembarangan menentukan siapa yang harus menduduki jabatan itu. Harus benar-benar orang yang punya pengalaman teknis dan lapangan yang kuat. Hutan itu bukan meja rapat, hutan itu lapangan," tegas Firman, Jumat (20/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Firman yang menyoroti adanya informasi mengenai salah satu calon pejabat yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Staf Khusus Menteri Kehutanan berinisial AH, yang diketahui merupakan aktivis sekaligus fungsionaris partai politik.

Menanggapi informasi tersebut, Firman menegaskan bahwa birokrasi pemerintahan, khususnya aparatur sipil negara (ASN), harus tetap independen dan terbebas dari kepentingan politik praktis.

"ASN itu harus independen. Tidak boleh ada kepentingan politik partai yang terselubung di dalam birokrasi," ujarnya.

Firman menilai, salah satu persoalan mendasar yang selama ini menghambat pengelolaan kehutanan nasional adalah penempatan sumber daya manusia pada jabatan strategis yang tidak sepenuhnya didasarkan pada kompetensi dan keahlian di bidangnya.

Ia mengingatkan, pengelolaan hutan membutuhkan pemahaman teknis yang kuat, mulai dari tata kelola kawasan hutan, penyelesaian konflik agraria, hingga upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Tanpa kapasitas tersebut, kebijakan kehutanan dikhawatirkan justru tidak mampu menjawab persoalan di lapangan.

"Gagalnya pengelolaan hutan selama ini karena diisi orang-orang partai yang punya kepentingan politik partai yang terselubung. Hutan kita rusak, konflik agraria tidak selesai, karena pengelolanya bukan orang yang paham hutan, tapi orang yang paham politik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Firman menegaskan bahwa kementerian yang mengelola sektor strategis, terutama yang berkaitan langsung dengan perekonomian dan hajat hidup masyarakat luas, harus dipimpin oleh figur profesional yang memiliki kapasitas serta rekam jejak sesuai bidang tugasnya.

Menurutnya, prinsip profesionalisme tersebut harus berlaku mulai dari tingkat menteri hingga pejabat eselon I, termasuk di Kementerian Kehutanan.

"Kementerian yang berkaitan dengan ekonomi dan hajat hidup orang banyak, jangan sekali-kali diisi orang politik. Apalagi Kehutanan. Dari tingkat Menteri sampai Dirjen, harus orang profesional di bidangnya, yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi," tegasnya.

Firman pun mengingatkan agar proses seleksi dan penetapan pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan dilakukan secara objektif, transparan, dan mengutamakan kemampuan profesional calon pejabat.

Ia berharap tidak ada intervensi kepentingan politik yang justru mengorbankan tata kelola kehutanan nasional. Sebab, masa depan hutan Indonesia dan kepentingan masyarakat luas harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun partai politik.

"Kalau Kehutanan masih mau diisi dengan cara-cara politik, jangan harap hutan kita akan selamat. Yang selamat hanya kepentingan partainya saja, bukan hutan dan bukan rakyatnya," pungkas Firman. ***

wwwwww