Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ini Keuntungan Strategis Prabowo Pilih Wapres dari DPD RI
Nasional
20 jam yang lalu
Ini Keuntungan Strategis Prabowo Pilih Wapres dari DPD RI
2
Fachruddin Aryanto Pastikan PSS Keluarkan Kemampuan Terbaik
Sepakbola
20 jam yang lalu
Fachruddin Aryanto Pastikan PSS Keluarkan Kemampuan Terbaik
3
Madura United Tetap Percaya Diri Hadapi Garudayaksa FC
Sepakbola
21 jam yang lalu
Madura United Tetap Percaya Diri Hadapi Garudayaksa FC
4
Dalami Kasus Suap Pertanahan, KPK Panggil Dua Dirjen dan Satu Direktur Kementerian ATR/BPN
Nasional
24 jam yang lalu
Dalami Kasus Suap Pertanahan, KPK Panggil Dua Dirjen dan Satu Direktur Kementerian ATR/BPN
5
David Nascimento Ungkap Kunci Keberhasilan Timnas U 17 Lolos ke Piala Asia 2027
Sepakbola
21 jam yang lalu
David Nascimento Ungkap Kunci Keberhasilan Timnas U 17 Lolos ke Piala Asia 2027
6
BMKG: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan hingga Sedang Hari Ini
Metropolitan
8 jam yang lalu
BMKG: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan hingga Sedang Hari Ini
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Tak Boleh Diskriminatif, Madrasah dan SLB Punya Hak Sama

Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Tak Boleh Diskriminatif, Madrasah dan SLB Punya Hak Sama
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco. (Ist).
Jum'at, 20 November 2026 10:02 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menegaskan, program sekolah swasta gratis di Jakarta harus berjalan tanpa diskriminasi.

Seluruh lembaga pendidikan, baik sekolah umum, madrasah, sekolah luar biasa (SLB), maupun pesantren, memiliki kesempatan yang sama untuk menerima bantuan selama memenuhi persyaratan.

‎
‎Baco mengatakan, program sekolah gratis merupakan upaya mewujudkan keadilan pendidikan. Pemerintah harus memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses pendidikan tanpa terbebani biaya, terlepas dari jenis maupun latar belakang lembaga pendidikan.
‎
‎"Termasuk mereka yang bersekolah di pesantren," kata Baco, dikutip Jumat (20/11/2026).
‎
‎Menurutnya, tidak boleh ada lembaga pendidikan yang diistimewakan ataupun dikecualikan dalam pelaksanaan program tersebut. Penentuan sekolah penerima bantuan harus dilakukan secara transparan dengan mengedepankan prinsip keadilan.
‎
‎"Intinya, program ini untuk keadilan pendidikan dan prosesnya juga harus adil," tegas politikus Partai Golkar tersebut.
‎
‎Meski demikian, Baco mengakui setiap sekolah tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Ketentuan tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan pelaksanaannya sesuai aturan.
‎
‎Ia meminta, masyarakat memahami apabila terdapat sekolah yang belum lolos menjadi penerima program lantaran tidak memenuhi kriteria.
‎
‎"Memang ada syarat dan ketentuan," tuturnya.
‎
‎Di sisi lain, Baco menyambut positif rencana penambahan 100 sekolah dalam program sekolah swasta gratis pada 2027. Dengan penambahan tersebut, jumlah sekolah penerima ditargetkan mencapai 206 sekolah.
‎
‎Penambahan kuota itu merupakan hasil kesepakatan Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2027. Dari 100 sekolah tambahan, sebanyak 60 merupakan sekolah swasta, 20 madrasah, dan 20 SLB.
‎
‎Baco menilai, perluasan program tersebut menjadi langkah penting untuk menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat sekaligus memastikan kesempatan memperoleh pendidikan gratis tidak dibatasi oleh jenis lembaga pendidikan.
‎
‎Ia juga mengungkapkan, dirinya termasuk salah satu pihak yang mencetuskan program sekolah gratis saat bertugas di Komisi E DPRD DKI Jakarta.
‎
‎"Saya termasuk salah satu pencetus program sekolah gratis ketika bertugas di Komisi E. Jejaknya bisa diperiksa," pungkas Baco. ***

Editor:Senopati Ukoro
Kategori:Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww