Ini Keuntungan Strategis Prabowo Pilih Wapres dari DPD RI
![]() |
| Pimpinan DPD RI. (Ist). |
Kamis, 19 November 2026 19:16 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto dinilai berpeluang memperoleh tiga keuntungan strategis apabila memilih wakil presiden dari unsur pimpinan DPD RI. Selain meningkatkan efektivitas pemerintahan, pilihan tersebut berpotensi memperkuat hubungan pusat-daerah, memperluas jejaring politik dan kelembagaan, sekaligus menjadi modal jangka panjang menuju 2029.
Pandangan itu disampaikan pengamat politik nasional sekaligus aktivis prodemokrasi, Nurdin, S.Pd.I., M.Sos., dan Ketua Umum DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA), Sultoni.
"Karena itu, Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan pilihan pada satu dari empat pimpinan DPD RI, yang merupakan representasi daerah di Jakarta," kata Nurdin.
Keduanya berpandangan, Presiden Prabowo perlu melirik figur yang mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintahan, bukan semata-mata berdasarkan kalkulasi kekuatan partai politik, kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, atau kepentingan menjaga koalisi.
"Saya melihat perdebatan calon wakil presiden masih berkutat pada siapa yang paling kuat secara politik atau siapa yang paling dekat dengan lingkaran kekuasaan. Presiden harus punya kacamata yang bisa melihat lebih jauh, siapa yang bisa memberikan nilai tambah bagi efektivitas pemerintahan, terutama problem-problem daerah," lanjut Nurdin.
Sultoni menambahkan, "Representasi daerah itu bisa menjadi kanal dalam menjawab persoalan daerah yang semakin runcing. Para pimpinan DPD RI benar-benar menguasai daerah. Indonesia sangat luas dan memiliki persoalan yang berbeda-beda di setiap daerah," katanya, Kamis (19/11/2026).
Empat pimpinan DPD RI yang patut masuk dalam radar Presiden Prabowo adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga Wakil Ketua DPD RI, yakni GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai.
Menurut kedua pengamat tersebut, sedikitnya ada tiga keuntungan strategis yang patut diperhitungkan Presiden Prabowo di tengah hiruk-pikuk saling dukung antarkandidat saat ini. Mereka tidak menafikan sosok-sosok kuat seperti Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono yang juga disebut-sebut media.
Apa nilai positifnya?
Pertama, kata Nurdin, Presiden bisa lebih fokus pada agenda strategis nasional dan global. Wakil presiden dapat diberi mandat khusus untuk mengoordinasikan persoalan daerah, seperti hubungan fiskal, otonomi khusus, konflik sumber daya alam, dan percepatan pembangunan.
"Pembagian tugas ini memberi ruang lebih besar bagi Presiden untuk menangani ekonomi nasional, pertahanan, diplomasi, investasi, dan geopolitik," jelas Nurdin.
Kedua, kombinasi ini akan meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memperkuat hubungan pusat-daerah. Pengalaman pimpinan DPD RI dalam menyerap aspirasi masyarakat dapat menjadi modal untuk mengidentifikasi persoalan lebih dini, membangun komunikasi dengan kepala daerah, dan mempercepat koordinasi lintas kementerian.
"Persoalan daerah bukan persoalan pinggiran. Ini justru persoalan inti dalam menjaga keutuhan Indonesia," tegas Nurdin.
Ketiga, menurut dia, pilihan tersebut akan memperluas jejaring politik dan kelembagaan, sekaligus membuka peluang keuntungan politik jangka panjang. Figur dari DPD RI dapat menghadirkan perspektif nonpartai dan memperluas komunikasi dengan 152 senator dari seluruh provinsi.
"Jangka panjangnya akan lebih baik," tuturnya.
"Ini akan menjadi legacy bagi Presiden Prabowo untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ada perbaikan nyata dalam pembangunan dan pelayanan publik, penguatan hubungan pusat-daerah, serta berpotensi memperkuat rekam jejak menjelang 2029. Dampaknya panjang," ujarnya.
"Presiden Prabowo perlu memikirkan opsi ini secara serius. Jangan hanya menghitung konfigurasi politik di pusat, tetapi pikirkan juga bagaimana seluruh daerah bisa merasakan manfaat dari kepemimpinan nasional," pungkasnya. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Nasional |













