Giliran Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas Diperiksa Penyidik KPK dalam Pusaran Kasus Cukai
![]() |
| Gedung KPK. |
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, KH sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Kamis (19/11/2026). Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta tersebut berkaitan dengan pengembangan perkara yang menjerat Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, GHH.
Selain KH, penyidik lembaga antirasuah turut memanggil dua saksi lain, yakni aparatur sipil negara (ASN) Bea Cukai berinisial S dan seorang pihak swasta berinisial LPP. Ketiganya dihadirkan untuk melengkapi berkas perkara korupsi sektor kepabeanan dan cukai tersebut.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama KH, S, dan LPP," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Budi menerangkan, kehadiran ketiga saksi diperlukan untuk kepentingan penyidikan tersangka GHH, meski materi pertanyaan yang didalami penyidik belum dirinci kepada publik. Pemanggilan ini menambah daftar panjang saksi dari unsur internal instansi kepabeanan maupun pihak swasta yang diperiksa sepanjang pekan ini.
Penyidikan perkara GHH berjalan beruntun sejak awal pekan melalui pemanggilan sejumlah saksi di Jakarta. Senin (16/11/2026), penyidik lebih dulu memeriksa saksi berinisial UK yang pernah menjabat Kepala Seksi Penindakan Cukai I Ditjen Bea Cukai pada 2025.
Sehari berselang, Selasa (17/11/2026), penyidik memeriksa pihak swasta berinisial SP guna mendalami dugaan pemberian uang kepada tersangka GHH. Rangkaian pemeriksaan berlanjut Rabu (18/11/2026) dengan memanggil Direktur PT Inti Gria Pramudya, ANP sebagai saksi.
Rangkaian pengusutan ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di lingkungan Ditjen Bea Cukai pada Februari 2026, yang berujung penetapan sejumlah pejabat Bea Cukai dan pihak swasta sebagai tersangka. Penyidikan kemudian melebar setelah KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada 21 Juli 2026.
Hingga September 2026, sejumlah pejabat kepabeanan turut berstatus tersangka, antara lain Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai, Orlando Hamonangan, serta Kepala Seksi Intelijen Cukai, Budiman Bayu Prasojo. Penyidik juga menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, GHH dan pejabat fungsional Bea Cukai madya, AD sebagai tersangka.
Dari unsur swasta, KPK menjerat pemilik Blueray Cargo, John Field, Manajer Operasional Blueray Cargo, Dedy Kurniawan, serta Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo, Andri. Dalam pengembangan terpisah, KPK kembali menerbitkan satu sprindik umum pada 28 Oktober 2026 untuk mengusut dugaan korupsi sektor cukai yang kerugian negaranya diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Tindak lanjut sprindik tersebut diwujudkan lewat penggeledahan Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, lalu menyasar enam perusahaan terafiliasi PT Djarum pada 29 Oktober 2026. Sehari kemudian, tim penyidik menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta guna mencari bukti tambahan, termasuk mendalami dugaan pemberian uang dari pihak PT Djarum kepada sejumlah pihak di Bea Cukai. ***













