Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Bambang Hermansyah, Legenda Basket Indonesia Yang Aktif Ikut Turnamen Veteran
Basket
14 jam yang lalu
Bambang Hermansyah, Legenda Basket Indonesia Yang Aktif Ikut Turnamen Veteran
2
Gagal Menembus Perempat Final, Fajar/Fikri: Recovery dan Memperbaiki Kekurangan
Badminton
13 jam yang lalu
Gagal Menembus Perempat Final, Fajar/Fikri: Recovery dan Memperbaiki Kekurangan
3
Ini Keuntungan Strategis Prabowo Pilih Wapres dari DPD RI
Nasional
8 jam yang lalu
Ini Keuntungan Strategis Prabowo Pilih Wapres dari DPD RI
4
Giliran Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas Diperiksa Penyidik KPK dalam Pusaran Kasus Cukai
Hukum
12 jam yang lalu
Giliran Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas Diperiksa Penyidik KPK dalam Pusaran Kasus Cukai
5
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Ringan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah
Metropolitan
21 jam yang lalu
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Ringan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah
6
Dalami Kasus Suap Pertanahan, KPK Panggil Dua Dirjen dan Satu Direktur Kementerian ATR/BPN
Nasional
11 jam yang lalu
Dalami Kasus Suap Pertanahan, KPK Panggil Dua Dirjen dan Satu Direktur Kementerian ATR/BPN
Home  /  Berita  /  Nasional

Dalami Kasus Suap Pertanahan, KPK Panggil Dua Dirjen dan Satu Direktur Kementerian ATR/BPN

Dalami Kasus Suap Pertanahan, KPK Panggil Dua Dirjen dan Satu Direktur Kementerian ATR/BPN
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo.
Kamis, 19 November 2026 15:59 WIB

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan serta peran tiga pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Langkah ini dilakukan lewat pemeriksaan ketiga pejabat tersebut sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan kementerian itu.

Ketiga saksi yang dimintai keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026) yakni Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Muh Rizal, serta Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya.

"Untuk saksi ASN didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Dirjen. Kemudian saksi MRZ dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Direktur. Sedangkan untuk saksi VEJ, didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, kaitannya dalam penerbitan HGU HGB," terang Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Budi menyebutkan, penyidik turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dari unsur swasta, R Eko Yufri Krismawan Nugroho. Namun, yang bersangkutan tidak hadir sehingga tim penyidik akan menjadwalkan ulang pemanggilannya.

Pengusutan perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Senin (14/9/2026), yang mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK menyita sejumlah barang bukti elektronik (BBE) serta uang tunai senilai sekitar Rp106,3 miliar.

Uang tunai itu antara lain ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper merah yang terdiri atas Rp31,86 miliar, 2.611.500 Dolar Amerika Serikat, 1.974.500 Dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia. Penyidik juga menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.

Setelah menemukan dugaan peristiwa pidana dan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan tersangka dan menahan mereka di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak Selasa (15/9/2026). Para tersangka mencakup Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Lampri, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adi, serta lima pihak swasta yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.

Dalam konstruksi perkara, kasus ini berawal dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. Sebagian lahan tersebut diduga masih bermasalah atau bersengketa dengan pemilik maupun ahli waris sebelumnya yang memegang SHM hingga berujung gugatan ke PTUN Bandung atas sembilan SHGB Summarecon.

Kantah Bogor sempat mengundang ahli waris untuk mediasi yang diikuti pencabutan gugatan di PTUN Bandung serta pengajuan blokir atas SHGB Summarecon. Dalam perkembangannya, Sontang diduga enggan membuka blokir dan memecah HGB tanpa arahan atasannya, sehingga perantara pihak Summarecon, Yaser bersama Rizal mendekati Erwin agar membantu berkomunikasi dengan Sontang.

Awal Agustus 2026, Sontang melalui Erwin diduga meminta imbalan dengan kode "dua" senilai Rp2 miliar, tetapi pihak Summarecon hanya menyanggupi Rp1,5 miliar lantaran diduga masih ada pihak lain yang memperoleh jatah perantara. Uang Rp1,5 miliar tersebut diduga diserahkan Adrianto Pitojo melalui Yaser dan Rizal kepada Erwin, Kamis (27/8/2026), yang kemudian diteruskan Erwin sebesar Rp200 juta kepada Sontang di sebuah kafe di Jakarta Selatan.

Selain suap pengurusan HGB Summarecon, KPK menemukan dugaan gratifikasi terkait mutasi-promosi jabatan serta pelayanan pertanahan lainnya, termasuk dugaan pemberian uang pengurusan HGB oleh PT Bela Parahiyangan Investindo kepada Erwin sebesar Rp2,1 miliar yang disetorkan Rp1,8 miliar kepada Arif. Penyidik pun mendapati dugaan penerimaan Rp8 miliar oleh Lampri bersama Arif dalam sembilan koper merah bertuliskan nama La mpri, serta setoran tunai Rp10 miliar pada mutasi rekening Arif, Senin (7/9/2026) yang masih didalami asal-usul maupun alirannya. ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:rmol.id
Kategori:Nasional
wwwwww