Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ini Keuntungan Strategis Prabowo Pilih Wapres dari DPD RI
Nasional
21 jam yang lalu
Ini Keuntungan Strategis Prabowo Pilih Wapres dari DPD RI
2
Fachruddin Aryanto Pastikan PSS Keluarkan Kemampuan Terbaik
Sepakbola
21 jam yang lalu
Fachruddin Aryanto Pastikan PSS Keluarkan Kemampuan Terbaik
3
Madura United Tetap Percaya Diri Hadapi Garudayaksa FC
Sepakbola
21 jam yang lalu
Madura United Tetap Percaya Diri Hadapi Garudayaksa FC
4
David Nascimento Ungkap Kunci Keberhasilan Timnas U 17 Lolos ke Piala Asia 2027
Sepakbola
22 jam yang lalu
David Nascimento Ungkap Kunci Keberhasilan Timnas U 17 Lolos ke Piala Asia 2027
5
BMKG: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan hingga Sedang Hari Ini
Metropolitan
9 jam yang lalu
BMKG: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan hingga Sedang Hari Ini
6
Arema FC Maksimalkan Persiapan Hadapi PSS Sleman
Sepakbola
21 jam yang lalu
Arema FC Maksimalkan Persiapan Hadapi PSS Sleman
Home  /  Berita  /  Nasional

Kejagung Usut Dugaan Korupsi PT ANI di Maluku Utara, Enam Perusahaan Tambang Dibidik

Kejagung Usut Dugaan Korupsi PT ANI di Maluku Utara, Enam Perusahaan Tambang Dibidik
Ilustrasi: Tim penyidik Jampidsus Kejagung memburu keberadaan pengusaha nikel Arif Kurniawan (AK) yang terdeteksi di luar negeri, terkait dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013–2025.
Jum'at, 20 November 2026 16:00 WIB

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan korupsi perizinan tambang nikel milik PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara. Sebelum status tersangka ditetapkan, pemilik sekaligus pengendali perusahaan tersebut, Arif Kurniawan (AK), terlacak sudah berada di luar negeri dengan kepemilikan lebih dari satu paspor. Perkara ini ikut memicu sorotan wakil daerah dan pegiat lingkungan mengenai lemahnya pengawasan tata kelola sumber daya alam di wilayah timur Indonesia.

Penelusuran Tim Jampidsus Kejagung tidak berhenti pada satu perusahaan saja. Penyidik saat ini membidik enam perusahaan tambang nikel yang diduga menjalankan praktik ilegal atau melanggar undang-undang, yakni PT ANI, PT BSJ, PT KAA, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Seluruh entitas usaha itu dikendalikan pengusaha nikel asal Surabaya tersebut melalui PT Dua Delapan Resources (DDA/DDR) yang dibangun bersama rekan bisnisnya, Edi Liu Amas (LEI).

Hingga kini, penyidik Kejagung belum menetapkan Arif Kurniawan sebagai tersangka. Dari koordinasi bersama Direktorat Jenderal Imigrasi, catatan perlintasan awal November 2026 merekam keberadaan AK sudah di luar wilayah Indonesia. Data tersebut juga mengungkap bahwa ia mengantongi lebih dari satu kewarganegaraan atau paspor, termasuk Singapura dan Australia.

Kepergiannya ke luar negeri memunculkan dugaan adanya pihak tertentu yang turut membekingi. Sebelumnya, mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit diduga menjadi salah satu pihak yang membekinginya setelah keduanya berteman ketika Listyo menjabat Dirreskrimum Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Tahun itu juga, Arif meninggalkan aktivitas sebagai pedagang atau trader nikel untuk terjun ke bisnis tambang di Sultra hingga jaringan perusahaannya bertambah banyak dalam waktu cepat.

Sorotan keras atas perkara PT ANI di Halmahera Timur datang dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku Utara, Hasby Yusuf. Ia menilai kasus ini menjadi peringatan bagi pemerintah pusat terkait lemahnya tata kelola sumber daya alam di daerahnya, dimana kekayaan tambang selama ini banyak dikelola pihak dari luar daerah sementara praktik korupsi berpotensi merugikan negara maupun warga setempat.

"Kami minta pengusutan kasus ini lebih serius, sehingga tidak merugikan daerah dan negara," ujar Hasby.

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan perusahaan yang terbukti terlibat praktik korupsi tetap menjalankan kegiatan pertambangan di lapangan.

"Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada upaya tegas. Bila terbukti, IUP perusahaan yang bersangkutan harus dicabut," tegasnya.

Persoalan izin tambang PT ANI juga menjadi perhatian kalangan aktivis lingkungan karena skalanya yang bersentuhan langsung dengan ruang hidup warga. Mengacu data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara, izin usaha pertambangan (IUP) PT ANI mencakup wilayah kelola atau konsesi seluas 2.000 hektare. Izin berkode WIUP 3682062122014021 bernomor 188.45/540-40.A/2011 dengan status CNC-1 tersebut tercatat berlaku sampai 11 Maret 2031.

"Malut tidak boleh terus-menerus diperlakukan sebagai ladang eksploitasi sumber daya alam sekaligus ruang pemulusan kepentingan investasi pemerintah pusat dan korporasi," kata Manajer Program Walhi Maluku Utara, Irsandi Hidayat, dikutip Jumat (20/11/2026).

Menurut Irsandi, dugaan suap dalam proses perizinan tambang PT ANI memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap pemberian izin eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Selama ini, perluasan industri pertambangan di Maluku Utara justru memperbesar risiko sengketa lahan atau konflik agraria, kerusakan ekosistem, sampai hilangnya sumber penghidupan warga ketimbang menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

"Ini bukan sekadar masalah di penegakan hukum. Namun dampaknya langsung cukup mengganggu hak masyarakat atas tanah, hutan, dan lingkungan hidup," tandasnya. ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:inilah.com
Kategori:Nasional
wwwwww