Pramono Umumkan UMP Jakarta 2027 Naik Jadi Rp6,1 Juta
![]() |
| Gunernur DKI Jakarta, Pramono Anung. |
Jum'at, 20 November 2026 14:15 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.
Penetapan UMP 2027 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Pramono pada Jumat (20/11/2026).
"UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta," kata Pram di Park Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat.
Pram menjelaskan, pembahasan UMP berlangsung selama tiga hari dengan melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Meski batas akhir penetapan sebenarnya pada Sabtu (21/11/2026), Pemprov DKI berhasil menyelesaikannya lebih awal.
"Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Namun, alhamdulillah, bisa diselesaikan lebih awal. Saya berulang kali menekankan agar pemerintah, sebagai mediator dan fasilitator, mampu menjembatani perbedaan pandangan antara serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah melalui Dewan Pengupahan," jelasnya.
Menurut Pram, Pemprov DKI mengambil posisi tengah dalam merumuskan besaran kenaikan upah agar dapat diterima berbagai pihak. Dia mengakui keputusan tersebut tidak serta-merta memuaskan seluruh pemangku kepentingan.
"Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang kemudian alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan kedua belah pihak. Dan alhamdulillah begitu alfa-nya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya, walaupun pasti enggak semuanya setuju," ujarnya.
Dalam menetapkan UMP 2027, Pemprov DKI mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan, meliputi kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026.
Pram berharap, kenaikan UMP 2027 dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di Jakarta.
"Mudah-mudahan semuanya berlangsung menjadi lebih baik. Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga tidak melupakan kepentingan pengusaha agar tetap bisa bertahan dan menjalankan usahanya dengan baik di Jakarta," pungkasnya. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Ekonomi, DKI Jakarta |













