Pengamat UGM Sebut Pimpinan DPD RI Punya Peluang Jadi Wapres
![]() |
| Unsur Pimpinan DPD RI. (Ist) |
Minggu, 22 November 2026 09:21 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dinilai memiliki peluang untuk menjadi calon wakil presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Namun, peluang tersebut sangat bergantung pada political will atau kemauan politik Presiden RI, Prabowo Subianto.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Arga Imawan mengatakan, secara konstitusional tidak terdapat persoalan apabila posisi wapres ditempati salah satu pimpinan DPD RI yang merepresentasikan kepentingan daerah.
"Secara konstitusional, tidak ada masalah jika jabatan wapres ditempatkan dari pimpinan DPD RI yang merepresentasi daerah," kata Arga, Minggu (22/11/2026).
Meski demikian, Arga menilai peluang tersebut tidak mudah diwujudkan. Selain pertimbangan kompetensi, keputusan tersebut akan sangat dipengaruhi kepentingan politik serta konfigurasi koalisi pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurutnya, pemilihan wapres pengganti tetap menjadi ranah politik Presiden Prabowo. Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR RI untuk kemudian dipilih melalui sidang MPR.
Sejumlah pimpinan DPD RI yang belakangan ramai diperbincangkan antara lain Ketua DPD RI Baktiar Najamudin serta tiga wakil ketua, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Keempatnya dinilai memiliki pengalaman dan kompetensi yang dapat menjadi modal untuk mendampingi Presiden Prabowo hingga menyelesaikan tiga tahun sisa masa pemerintahan.
Arga tidak menyebut peluang tersebut besar. Namun, dia juga tidak menutup kemungkinan bahwa pilihan politik itu dapat terjadi.
"Dalam politik, semua kemungkinan tidak tertutup," ujarnya.
Arga menjelaskan, Prabowo saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan program prioritas pemerintah. Dua di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dia menyebut, implementasi kedua program tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan sehingga membutuhkan pembenahan dari sisi pelaksanaan maupun manajemen.
Berbagai persoalan daerah seperti Transfer ke Daerah (TKD), mitigasi kebencanaan, konflik sosial, hingga pengelolaan sumber daya alam dinilai belum menjadi perhatian utama pemerintah.
Arga juga menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo yang menurutnya sedang menghadapi tantangan. Dalam situasi tersebut, Presiden membutuhkan sosok wakil yang benar-benar mampu membantu merealisasikan program prioritas nasional sekaligus memperkuat warisan politik pemerintahannya.
"Pertanyaannya, apakah para pimpinan DPD RI itu memiliki kualifikasi yang bisa membantu menjalankan program dan menuntaskan hal seperti itu? Saya rasa tidak mudah," ujarnya.
Namun, peluang tersebut tetap terbuka apabila Prabowo memiliki keyakinan bahwa salah satu dari pimpinan DPD RI mampu menjalankan fungsi tersebut dan cukup meyakinkan untuk membantu menyukseskan program prioritas pemerintah.
Sementara itu, Dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD, Doktor Gregorius Sahdan memaparkan, wacana bursa calon Wapres yang belakangan berkembang masih terlalu berpusat pada elite politik di Jakarta.
Akademisi yang akrab disapa Goris ini menuturkan, kondisi itu semestinya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan figur potensial dari daerah sebagai pendamping dalam menjalankan pemerintahan.
Goris menyampaikan, karakter kepemimpinan Prabowo yang dominan membuat sosok wakil presiden mendatang harus mampu menjadi penyeimbang dalam pemerintahan.
"Karena Prabowo memiliki tipe kepemimpinan one show man yang bergerak dengan logikanya sendiri dan tidak mudah dipengaruhi, maka dalam memilih calon wakil presiden perlu membutuhkan sosok penyeimbang," bebernya.
Ia menambahkan, Indonesia membutuhkan wakil presiden yang tidak sekadar menjalankan keputusan presiden, tetapi juga memiliki kemampuan berkomunikasi dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.
"Kita sangat membutuhkan wakil presiden yang bisa berkomunikasi dengan presiden, tidak dikendalikan oleh presiden sepenuhnya, tetapi berimbang dan bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh presiden," jelasnya.
Goris mengingatkan, sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat sejumlah wakil presiden tangguh yang berasal dari luar Jakarta maupun luar Jawa. Di antaranya Mohammad Hatta, Adam Malik, hingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Para tokoh tersebut memiliki karakter kepemimpinan ideologis yang kuat serta tetap berpegang pada mandat konstitusi.
Gagasan melahirkan pemimpin nasional dari kepala daerah berprestasi sempat menguat pada 2014 ketika Joko Widodo terpilih sebagai presiden. Namun, perhatian terhadap figur daerah tersebut kemudian memudar seiring semakin kuatnya sentralisasi politik di tingkat pusat.
Dalam konteks pemerintahan saat ini, Goris menilai kebutuhan terhadap figur yang memiliki kedekatan dengan daerah semakin penting. Terlebih, pemerintah tengah menjalankan kebijakan efisiensi serta melakukan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai turut menarik kembali pengelolaan keuangan ke Jakarta.
Untuk itu, kehadiran wakil presiden yang berasal dari daerah dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan kepentingan daerah tetap mendapat perhatian dalam pengambilan kebijakan nasional.
"Supaya dapat membuka mata presiden bahwa daerah masih membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat," pungkas Goris. ***
| Kategori | : | Nasional |













