PULAU PUNJUNG - Jumat pekan lalu, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar pertemuan dengan para pengurus KUD se Kabupaten Dharmasraya di rumah dinas bupati, KM 5 Pulau Punjung. Pertemuan yg difasilitasi Bupati Dharmasraya, H. Syafrizal, itu menjadi ajang untuk mencurahkan parasaian para pengurus KUD se Dharmasraya.
Hadir dalam pertemuan tersebut empat orang anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu Ketua Komisi Drs. Iswardi Latif, MM, Murdani, Taufiq Hidayat dan Liswandi. Pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Dharmasraya, para asisten Sekda, para kepala bagian dan kepala bidang. Bupati Syafrizal berkenan memimpin langsung pertemuan tersebut yg berlangsung penuh kekeluargaan itu.
Mengawali pertemuan, Syafrizal atau yg lebih karib disapa Ucok itu memaparkan gambaran umum sektor perkoperasian di Dharmasraya. Sebagai kabupaten yg memperoleh penghargaan di bidang koperasi, Dharmasraya memang memiliki banyak koperasi. Lebih 160 jumlah koperasi di daerah ini, namun hanya sekitar 70 persen yg masih hidup dan yg berhasil tidak lebih dari 30 persen. Persoalan pengelolaan dan masalah permodalan menjadi kendala utama penyebab terseoknya perjalanan sektor yg disebut-sebut sokoguru ekonomi nasional itu.
Oleh karena itu, dihadapan Komisi III, Ucok mendesak agar Komisi III DPRD Sumbar sedikit memberi perhatian kepada dua persoalan klasik itu. Di luar itu Ucok menitipkan kepada wakil rakyat agar DPRD ikut memperjuangkan permodalan bagi anggota koperasi yang akan melaksanakan replanting tanaman kelapa sawit yg usianya memasuki masa minapause. Sumber permodalan ini penting mengingat 27 ribu hektar lebih kebun sawit di Dharmasraya akan segera memasuki masa minapause.
Dari kalangan pelaku koperasi, mereka minta agar Pemprov Sumbar memberikan porsi lebih besar kepada koperasi di Dharmasraya untuk dapat mengikuti pendidikan perkoperasian yg diadakan oleh SKPD provinsi. "Jika ada latihan perkoperasian, mohon Dharmasraya diikutsertakan. Kami sangat butuh pengetahuan dan keterampilan perkoperasian," sebut Anshari, pengurus koperasi dari Kecamatan Sitiung.
Selain mengungkapkan minimnya pengetahuan dan keterampilan perkoperasian, para pengurus koperasi juga menyoal masalah perpajakan. Seperti dikemukakan Tukijo dari Koperasi LPN Pulau Mainan, bahwa koperasi yg dia pimpin tidak dilayani dengan baik saat membayar pajak penghasilan koperasi. "Kami sudah menyiapkan dana Rp 38 juta untuk bayar pajak dan sudah kami bawa ke kantor pelayanan, ternyata tidak mau menerima karena kami tidak bisa mengisi blangko administrasinya," kata Tukijo.
Lain lagi yg dikeluhkan Mahyudin, pengurus KUD Koto Salak. Ia mengaku, rekening KUD terpaksa diblokir kantor pajak lantaran belum melunasi pajak penghasilan yg totalnya mencapai Rp 300 juta lebih. Keluhan Mahyudin bertolak belakang dengan keluhan Tukijo. Namun pada intinya, kedua pengurus koperasi itu tidak paham soal perpajakan.
Menanggapi berbagai keluhan itu, Komisi III turut prehatin. Mereka minta agar Dinas Koperasi Sumbar memberikan porsi yg cukup kepada Dharmasraya. Sementara soal perpajakan, Bupati Syafrizal memberi solusi, agar diundang kantor pelayanan pajak untuk melakukan sosialisasi kepada koperasi. Ketika koperasi sudah menyadari tentang perpajakan, maka mereka diharapkan menjadi penyumbang pajak yg potensial. (Hms/jen)
