Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sebagian PNS Akan Dipindahkan ke Desa, Ini Kriterianya
Nasional
18 jam yang lalu
Sebagian PNS Akan Dipindahkan ke Desa, Ini Kriterianya
2
Pengungkapan Asal Mula Covid-19: "Saya bisa Menghilang Kapan Saja"
Kesehatan
19 jam yang lalu
Pengungkapan Asal Mula Covid-19: Saya bisa Menghilang Kapan Saja
3
Mendagri Tekankan Disiplin Protokol Kesehatan pada Persiapan Pembelajaran Tatap Muka
Pemerintahan
20 jam yang lalu
Mendagri Tekankan Disiplin Protokol Kesehatan pada Persiapan Pembelajaran Tatap Muka
4
Padat Karya Kemendes PDTT Sasar 5 Juta Pekerja Desa
Pemerintahan
20 jam yang lalu
Padat Karya Kemendes PDTT Sasar 5 Juta Pekerja Desa
5
Cyber Indonesia Laporkan Anji ke Polisi
Hukum
18 jam yang lalu
Cyber Indonesia Laporkan Anji ke Polisi
6
Kisah Mualaf Wilfred Hoffman, Publikasikan Buku Menggegerkan Saat Jadi Dubes Jerman di Maroko
Umum
18 jam yang lalu
Kisah Mualaf Wilfred Hoffman, Publikasikan Buku Menggegerkan Saat Jadi Dubes Jerman di Maroko

Ujian Nasional Dihapus Tahun 2017

Ujian Nasional Dihapus Tahun 2017
Mendikbud Muhadjir Effendy
Jum'at, 25 November 2016 17:32 WIB
JAKARTA - Tahun 2017 nanti tidak ada Ujian Nasional untuk semua tingkatan sekolah.

Penangguhan Ujian Nasional pada 2017 itu diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (25/11/2016).

"Sudah tuntas kajiannya dan kami rencana (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden dan menunggu persetujuan Presiden," kata Muhadjir ketika ditemui di kantor Kemendikbud, seperti dikutip dari Antara, Jumat (25/11/2016).

Dia mengatakan alasan moratorium UN adalah karena pada saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik.

Kemendikbud ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif.

"Negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar diterapkan di masing-masing sekolah," kata Muhadjir.

Rencana moratorium tersebut juga menyesuaikan dengan peralihan kewenangan pengelolaan sekolah menjadi milik pemerintah daerah.

"Jadi nanti untuk evaluasi nasional itu SMA/SMK diserahkan ke provinsi masing-masing, untuk SD dan SMP diserahkan ke kabupaten atau kota," ucap Muhadjir.

Muhadjir juga mengatakan pemetaan berdasarkan hasil UN telah menunjukkan ada 30 persen sekolah yang sudah berada di atas standar nasional, sementara sisanya belum memenuhi standar tersebut.

"Kalau sudah tahu dengan (pemetaan) melalui UN ternyata sekitar 30 persen saja yang bagus, maka kami harus melakukan pembenahan-pembenahan dulu," kata dia.

Kemendikbud akan membenahi sekitar 70 persen sekolah agar didongkrak melampaui standar nasional secara bertahap, dimulai dari yang paling di bawah standar.

Aspek-aspek yang ditingkatkan dalam pembenahan tersebut antara lain kualitas guru, proses bimbingan dan pembelajaran, revitalisasi sekolah, dan lingkungan.

Muhadjir mengatakan biaya pembenahan sekolah yang masih di bawah standar tersebut menggunakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan ujian nasional.

"Orang tua tidak perlu stres (tentang UN). Saya masih mengajukan ke Presiden, karena pertama-tama masih harus ada Instruksi Presiden soal UN," ucap Muhadjir.***

Editor:sanbas
Sumber:liputan6.com
Kategori:Ragam

wwwwww