Wahid: Parlemen Modern Itu Bukan Cuma Sekedar Bikin Website

SEMARANG - Wacana Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Jawa Tengah yang akan menjadi parlemen modern kian menguat. Akan tetapi, syarat menjadi parlemen modern tidak semudah yang dibayangkan dan dicita-citakan. Sebab, harus memenuhi syarat yang berat.

Namun, selama ini yang dinilai dan dipahami sebagai parlemen modern adalah yang berbasis IT dan sebuah parlemen yang menggunakan IT untuk kinerja dan menyerap aspirasi.

''DPRD Jateng ini kan mau jadi parlemen modern dan terbuka. Sebentar lagi kan diacarakan. Kalau modern dari sisi akses itu gampang, bikin aja website dan portal-portal. Intinya kalau itu modern, kalau dilihat dari segi akses,'' ujar Wahid Abdurrahman S.IP, M.Si dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) kepada Harian Jateng, Selasa (9/2/2016).

Aku membaca, kata dia, arahnya hanya ke sana. ''Padahal yang namanya modern, kan tidak hanya itu. Kalau hanya membuat akses dan membuka ruang untuk masuk semunya, ya membuat website itu selesai,'' beber Tim Ahli DPRD Jawa Tengah tersebut.

Cuma, kata dia, kalau parlemen modern sekarang itu kan bagaimana caranya, orang yang awalnya pengusaha, yang dulunya mempunyai jiwa petani, buruh, itu bisa menjawai fungsi sebagai anggota dewan dan pekerja serius.

''Nah, ini memang agak sulit. Makanya dibutuhkan tenaga-tenaga pendukung, modelnya harus seperti itu,'' ujar dia.

Kedua, lanjut dia, harus ada sinergi dengan eksekutif. “Parlemen yang modern itu harmonis dengan eksekutif ya boleh saja. Rukun, namun yang produktif, jangan sampai harmonis yang kolutif, itu yang menjadi masalah,” beber pria kelahiran Magelang tersebut. ***