Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Okto Jadi Saksi Sejarah Indonesia Kalahkan Australia di Piala AFC U-23
Olahraga
22 jam yang lalu
Okto Jadi Saksi Sejarah Indonesia Kalahkan Australia di Piala AFC U-23
2
Kalahkan Australia di Piala Asia U 23, Erick Thohir: Luar Biasa Penampilan Indonesia
Olahraga
22 jam yang lalu
Kalahkan Australia di Piala Asia U 23, Erick Thohir: Luar Biasa Penampilan Indonesia
3
Hadapi Red Sparks, Agustin Wulandari: Kami Akan Berikan Penampilan Terbaik
Olahraga
17 jam yang lalu
Hadapi Red Sparks, Agustin Wulandari: Kami Akan Berikan Penampilan Terbaik
4
HUT ke-94, PSSI Berbagi Kebahagian dengan Legenda Timnas Indonesia
Olahraga
18 jam yang lalu
HUT ke-94, PSSI Berbagi Kebahagian dengan Legenda Timnas Indonesia
5
Uruguay Jajaki Kerja Sama Jaminan Produk Halal dengan Indonesia
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Uruguay Jajaki Kerja Sama Jaminan Produk Halal dengan Indonesia
6
Billie Eilish Unjuk Kedalaman Emosional di Album Terbaru 'Hit Me Hard and Soft'
Umum
16 jam yang lalu
Billie Eilish Unjuk Kedalaman Emosional di Album Terbaru Hit Me Hard and Soft
Home  /  Berita  /  GoNews Group

PKS Hanya Setuju untuk Penguatan KPK, bukan Pelemahan

PKS Hanya Setuju untuk Penguatan KPK, bukan Pelemahan
M. Nasir Djamil
Kamis, 11 Februari 2016 15:43 WIB
Penulis: Syafri Ario
JAKARTA- Anggota DPR RI, Komisi III yang membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan, dari PKS, Muhammad Nasir Djamil, mengatakan setuju revisi undang-undang KPK dengan catatan untuk menguatkan agenda pemberantasan korupsi.

"Kita bukan melemahkan KPK, tapi menguatkan agenda pemberantasan korupsi," ujarnya kepada legislatif.co, Kamis (11/2/2016).

Namun, Ia ingin DPR melibatkan KPK sebelum diparipurnakan, diharapkan DPR bisa mengajak pimpinan KPK untuk bersama-sama.

Kemudian, ia berharap pemerintah bersama DPR, sambil menunggu pengesahan paripurna, harus jelas apakan mau ditunda, dihentikan atau dilanjutkan.

"Karena seolah-olah RUU ini tidak bertuan, artinya pemerintah moh, antara iya dan tidak," ungkapnya.

Ia pun menegaskan, "Apabila agendanya revisi tidak mengutkan, yang di dalamnya ada pencegahan kita tolak.Ya ini sikap resmi PKS," ucapnya.

Menurutnya, 4 poin yang menjadi isu revisi undang-undang KPK, masih debatable atau masih bisa diperdebatkan.

"Kita berharap diundur ini untuk diperjelas, kalau memang belum dibutuhkan sekarang hentikan saja," katanya.

DPR dan pemerintah harus punya satu sikap. "Buat saya itu gampang, gak usah repot-repot," imbuhnya ***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/