Minta Dukungan Pusat, DPRD Siak Temui Senator Riau di Senayan

JAKARTA- Untuk menarik anggaran dan program nasional dari pemerintah pusat, Komisi IV DPRD Siak temui anggota DPD RI asal Provinsi Riau guna mendukung percepatan pembangunan di kabupaten Siak.

Kunjungan  Komisi IV DPRD Kabupaten Siak tersebut bermaksud  menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Siak, terutama penyangkut persoalan yang dibidanginya, antara lain kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan dan pariwisata. Rombongan tersebut ditemui legilastor asal Riau Abdul Ghafar Usman, Kamis (11/02/2016).

"Kedatangan kami ke sini (DPD RI, red) tentu ingin bersilaturrahmi, berbagi informasi dan harapan terkait persoalan-persoalan yang terjadi di daerah, khususnya di kabupaten Siak,"ujar ketua Komisi IV DPRD Siak, Androy Ade Riandi yang didampingi  Wakil Ketua Gustimar serta sejumlah anggota lainnya.

Melalui DPD RI khususnya dari Riau, Androy berharap apa yang menjadi harapan daerah dan masyarakat kabupaten Siak bisa diperjuangkan kepada pemerintah pusat untuk mendukung sekrot-sektor yang menjadi perioritas dan sumber-sumber yang memiliki peluang untuk dikembangkan.

"Saya pikir kedepan kita tidak bisa berharap banyak lagi kepada minyak yang saat ini harganya merosot tajam, sehingga berpengaruh kepada anggaran daerah Siak yang selama ini memang didukung dari hasil Migas," terangnya.

Saat ini program pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah kabupaten Siak sedikit terhambat akibat anggaran APBD 2016 yang turun drastis. Dimana anggaran tersebuy hanya sebesar Rp2,5 Triliun, jauh turunya bila dibandingkan tahun kemarin yang berjumlah Rp3,2 Triliun.

"Dengan anggaran APBD Siak yang turun sekitar Rp700 miliar dari tahun sebelumnya, sehingga banyak sekali program terutama yang terkait dengan kepentingan masyarakat yang terhambat," tambah anggota DPRD Siak Zulfy Mursal.  

Terkait hal tersebut, Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Abdul Gafar Usman berkomitem untuk selalu memperjuangkan dan mengawal anggaran dari pemerintah pusat, guna mendukung program pembangunan dan kepentingan masyarakat, termasuk di Kabupaten Siak.

"Sebagai perwakilan pemerintah daerah, masyarakat dan wilayah, tentu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memperjuangkan aspirasi dan persoalan daerah di tingkat pusat,"ungkap Gafar kepada Legislatif.co.

Aspirasi yang disampaikan para anggota dewan siak tersebut, menurut Gafar, harus dibarengi dengan administrasi, surat menyurat dan dan data-data sebagai bahan untuk menindaklanjuti kepada kementerian terkait.

"Dalam meperjuangan aspirasi itu, bagi kami dua saja. Kalau tidak bisa datang menghadiri undangan kami ke kantor DPD RI, maka kami yang datang langsung ke kantor Kementerian terkait,"tukasnya.

Gafar juga menilai, di Kabupaten Sika sebetulnya banyak sekali sektor-sektor yang dapat dijadikan sebagai  program pembangunan yang ada di Siak. Seperti Kawasan Industri Tanjung Buton, pariwisata Istana Siak, balap sepeda dan lainnya.

"Banyangkan saja, jika kawasan dan pariwisata itu menjadi program nasional, maka betapa banyak jalan nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, sehingga anggaran APBD bisa diarahkan ke sektor lain," tegasnya.

Dengan demikian, Gafar mengajak semua Stakholder yang ada termasuk DPRD Siak, untuk bekerja keras mencari peluang-peluang pembangunan daerah yang dapat dijadikan program nasional.

"Diperlukan kreatifitas kita bersama untuk bisa membawa program-program nasional ke daerah, kita juga siap kapan dan dimanpun berkomunikasi dan berbagi informasi terkait persoalan dan peluang-peluang yang bisa di kembangkan di daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Riau, termasuk Siak," pungkasnya. ***