Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
Umum
18 jam yang lalu
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
2
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
Kemenpora
12 jam yang lalu
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
3
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
Umum
19 jam yang lalu
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
4
Mulyanto: Satgas Indonesia-Singapura Harus Bongkar Jaringan Korporasi Perusak Lingkungan
Nasional
10 jam yang lalu
Mulyanto: Satgas Indonesia-Singapura Harus Bongkar Jaringan Korporasi Perusak Lingkungan
5
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
Ekonomi
20 jam yang lalu
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
6
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
Metropolitan
20 jam yang lalu
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Komisi A Dorong Pemda Meranti Segera Bentuk Tim Yustisi

Senin, 29 Februari 2016 21:58 WIB
Penulis: Safrizal
komisi-a-dorong-pemda-meranti-segera-bentuk-tim-yustisiKetua Komisi A DPRD Kepulauan Meranti, E Miratna SH
SELATPANJANG - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong pemerintah daerah agar segera membentuk tim yustisi. Pasalnya, tanpa tim ini maka upaya untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa maksimal.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Kepulauan Meranti, E Miratna SH, ketika ditemui di Selatpanjang, Senin (29/2/2016). Kata E Miratna, sampai saat ini di Kepulauan Meranti belum ada tim yustisi. Mereka menginginkan tim ini segera dibentuk agar dalam melakukan penindakan penyalahgunaan izin misalnya, bisa dilakukan dengan maksimal.

"Memang sudah seharusnya kita ada tim yustisi yang di dalamnya ada beberapa pihak terkait. Kita mendorong pemda untuk segera membentuknya," kata E Miratna.

Pernyataan ini dilontarkan Politisi Hanura ini bukan tanpa dasar. Dari hasil hearing mereka dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kepulauan Meranti Senin itu, kuat dugaan ada beberapa jenis usaha di Selatpanjang yang tidak sesuai dengan perizinan. Selain itu, tambah laki-laki yang dipanggil Nanak ini lagi, ada juga laporan dari masyarakat yang masuk ke mereka tentang beberapa usaha yang diduga belum ada izin.

"Nanti pemeriksaan izin itu bisa oleh tim yustisi ini. Harus segera dibentuk agar bisa membantu dalam memaksimalkan PAD kita," ujar Nanak lagi. (**/zal)

Kategori:Metropolitan
wwwwww