Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gus Jazil Dorong Kemandirian Santri lewat Pertanian Porang
Ekonomi
11 jam yang lalu
Gus Jazil Dorong Kemandirian Santri lewat Pertanian Porang
2
Tino-Mustamsikin Siap Bangkitkan Ekonomi Kendal Lewat Barista dan Industri Kopi
Peristiwa
12 jam yang lalu
Tino-Mustamsikin Siap Bangkitkan Ekonomi Kendal Lewat Barista dan Industri Kopi
3
PBFI Sumut Manjakan Atlet Binaraga Lewat Safari Road Show
Olahraga
24 jam yang lalu
PBFI Sumut Manjakan Atlet Binaraga Lewat Safari Road Show
4
Ikatan Pelajar Putri NU Diminta jaga Budaya Nusantara dari Rongrongan Drama Korea
MPR RI
4 jam yang lalu
Ikatan Pelajar Putri NU Diminta jaga Budaya Nusantara dari Rongrongan Drama Korea
5
Pasukan Laba Laba Siap Bersaing Raih Tempat Terbaik
Olahraga
2 jam yang lalu
Pasukan Laba Laba Siap Bersaing Raih Tempat Terbaik
6
Jateng Jadi Biang Kerok Covid-19 di RI Meledak & Cetak Rekor
Kesehatan
4 jam yang lalu
Jateng Jadi Biang Kerok Covid-19 di RI Meledak & Cetak Rekor
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Mendagri: Pelantikan Suparman Sebagai Bupati Rokan Hulu Ditunda Hingga Waktu yang Belum Ditentukan

Mendagri: Pelantikan Suparman Sebagai Bupati Rokan Hulu Ditunda Hingga Waktu yang Belum Ditentukan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (GoNews Group)
Minggu, 10 April 2016 22:26 WIB
Penulis: Daniel Caramoy
JAKARTA- Terkait status tersangka yang disandang Bupati Rokan Hulu, Riau terpilih, Suparman, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 19 mei 2016 mendatang, akan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Hal tersebut ia katakan saat dikonfirmasi GoRiau.com (GoNews Grup), Minggu (10/04/2016) malam. "Saya sudah berkoordinasi dengan Plt Gubernur Riau. Untuk pelantikan saudara Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu, akan kita tunda sampai ada keputusan tetap dari pengadilan," terang Tjahjo Kumolo.

Mendagri Tjahjo Kumulo juga mengatakan, pihaknya saat ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. "Soal pembatalan dan pemberhentian kepala daerah terpilih pilkada pada prinsipnya kita akan koordinasikan terlebih dahulu dengan KPU dan KPK," jelasnya.

Masih menurut Mendagri, jika kepala daerah sudah mendapatkan ketetapan hukum tetap dari pengadilan, masih bisa melakukan banding atau kasasi. "Meskipun Bupati Rokan Hulu terpilih dalam pilkada serentak dan kemudian sebelum dilantik sudah ada ketetapan KPK sebagai tersangka, sekali lagi Kemendagri akan melakukan konsultasi dan koodinasi dengan KPU dan KPK," tukasnya.

Adapun alasan penundaan sementara pelantikan Suparman, kata Mendagri, agar yang bersangkutan bisa terlebih dahulu berkonsentrasi terhadap kasus hukum yang menimpanya.

"Kita tetap menunggu, agar yang bersangkutan konsentrasi pada proses hukumnya, walaupun sekali lagi asas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan. Jangan sampai status dan proses pemeriksaan oleh KPK dan persidangan akan menganggu kebijakannya dalam menjalankan pemerintahanya nanti," jelasnya lagi.

Berdasarkan pengalaman yang sudah ada, kata Tjahjo. Bahkan ada dua kepala daerah yang sudah tersangka namun tetap dilantik. "Pernah kejadian dimana ada kepala daerah di dua kabupaten yang berstatus tersangka dan tetap dilantik di penjara, sampai menunggu keputusan tetap dari Hakim. Terkait Bupati Rokan Hulu terpilih, sebelum saya keluarkan SK-nya, tentu berbagai pertimbangan akan saya perhatikan sebelum mengambil keputusan," pungkasnya. ***

wwwwww