Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menpora Erick Minta Dunia Fotografi Harus Bertransformasi di Pameran Foto Spirit de Indonesia
Kemenpora
13 jam yang lalu
Menpora Erick Minta Dunia Fotografi Harus Bertransformasi di Pameran Foto Spirit de Indonesia
2
Persijap Yakin Segara Bangkit Usai Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
Sepakbola
12 jam yang lalu
Persijap Yakin Segara Bangkit Usai Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
3
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
Metropolitan
20 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
4
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
Metropolitan
18 jam yang lalu
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
5
Ivan Mamut Pastikan Kemenangan Persija atas Persebaya
Sepakbola
12 jam yang lalu
Ivan Mamut Pastikan Kemenangan Persija atas Persebaya
6
Rizky Ridho Sebut TC di Bali Perkuat Kekompakan Timnas Indonesia
Sepakbola
13 jam yang lalu
Rizky Ridho Sebut TC di Bali Perkuat Kekompakan Timnas Indonesia
Home  /  Berita  /  Badminton

DPRD Rohil Minta Pemerintah Provinsi Naikkan Gaji Sesuai UMP

Rabu, 13 April 2016 22:35 WIB
Penulis: Amrial
dprd-rohil-minta-pemerintah-provinsi-naikkan-gaji-sesuai-umpHj Suryati
BAGANSIAPIAPI - Seluruh guru SMA sederajat di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tak lama lagi akan beralih statusnya dari kewenangan kabupaten menjadi kewenangan pengelolaan pemerintah Provinsi Riau. Hal itu mengikuti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Ketua pansus IV yang membidangi masalah pendidikan, Dra Hj Suryati meminta kepada pemerintah Provinsi Riau, agar perhatian terhadap kesejahteraan guru lebih ditingkatkan.

"Jika perlu bagi guru honorer, gaji mereka dinaikkan sesuai dengan UMP. Kita juga tidak menginginkan ada pemutusan hubungan kerja selama pengalihan ini," ujar Suryati kepada GoRiau.com, Rabu (13/4/2016).

Politisi PAN ini meminta seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan baik.

Dijelaskan Suryati, proses validasi jumlah guru yang akan dialihkan dari kabupaten ke provinsi sudah dilakukan di awal Januari 2016. Kemungkinan besar, pada tahun 2017, seluruh guru kabupaten sudah berstatus guru provinsi.(amr)

Editor:Sandi
Kategori:Badminton, Umum
wwwwww