Menteri Yuddy : Hari Gini Masih Ada Pejabat Daerah Korupsi, Keterlaluan!

JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, pemerintah daerah Bengkulu harus melakukan efisiensi anggaran. Hal itu antara lain dengan menekan biaya-biaya yang tidak perlu. Selain itu juga mengurangi belanja pegawai dan mengalihkan untuk biaya pembangunan, sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah.

Hal itu dikatakan Yuddy saat memberikan pengarahan dalan Forum Koordinasi, Komunikasi dan Konsultasi PANRB (FORK3OANRB) di Bengkulu, Kamis (21/04). "Kalau pejabat daerah, termasuk di Bengkulu masih melakukan korupsi terhadap APBD yang kecil, keterlaluan," ujarnya.

Ditambahkan, pemerintah pusat hanya akan memberi dukungan bila akuntabilitasnya baik, inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat, tata kelola pemerintahannya baik, dan laporan keuangan baik, ditandai dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dari catatan Kementerian PANRB, lanjut Yuddy, masih ada beberapa kabupaten yang nilainya c. "Bahkan ada tiga daerah yang turun. Seharusnya ini tidak terjadi. Pasti ada apa-apanya," sergah Yuddy menambahkan. Dari nilai akuntabilitas kinerja Pemprov Bengkulu yang sudah CC, Menteri menyampaikan apresiasi. Tetapi menurut Guru Besar FISIP Universitas Nasional Jakarta ini, hal itu seharusnya menjadi pemicu bagi 11 kabupaten/kota di Bengkulu.

Dalam kesempatan itu Menteri mengajak Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti untuk sering turun ke lapangan, atau blusukan. "Kalau gubernurnya turun ke lapangan, pasti bupati ke bawah sampai RT juga akan turun dan bergerak," imbuhnya. Dengan cara seperti yang dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo itu, maka aparatur negara bukan lagi priyayi, tetapi pelayan.

Gubernur Bengkulu H. Ridwan Mukti dalam kesempatan itu mengatakan, provinsi yang dipimpinnya masih dihadapkan pada masalah kemiskinan, yang angkanya di atas nasional. Selain itu, anggarannya juga paling miskin. "Jadi kami berkomitmen untuk tidak korupsi, tidak menggunakan narkoba, dan tidak bisnis ke dalam area yang sering disebut jeruk makan jeruk," ujarnya.

Ridwan Mukti yang merupakan teman lama Yuddy Chrisnandi ini mengaku, banyaknya pejabat di Bengkulu yang terkena kasus korupsi merupakan tantangan yang berat dalam reformasi birokrasi. "Ini sangat berat," imbuh Ridwan yang menilai Yuddy pantas menjadi teladan bagi ASN. Gubernur menjelaskan, kalau turun dari pesawat, Pak Yuddy pasti paling belakang. "Sebab Pak Yuddy tidak mau duduk di kelas bisnis, tetapi berbaur dengan penumpang lain di kelas ekonomi," imbuhnya.

Pada kesempatan workshop setelah acara pembukaan usai, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Bengkulu yang berjanji menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Maklumat Pelayanan (MP) paling lambat akhir April 2016 ini.

"Informasi yang saya terima, Pak Wagub telah memerintahkan kepada seluruh unit pelayanan publik di Provinsi Bengkulu untuk menyusun SP dan MP selambat-lambatnya akhir April ini," ujarnya, seraya mwnambahkan, apabila sampai waktu tersebut, ada unit pelayanan yang belum menyelesaikan SP dan MP, maka pejabat yang bertanggungjawab akan dinon-aktifkan.

Perintah itu dinilai tepat, mengingat seluruh unit pelayanan publik belum memiliki SP dan MP. Baru beberapa yang sudah melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM). Dengan dimilikinya standar pelayanan dan maklumat pelayanan, ujar Diah, kualitas pelayanan publik di Bengkulu semakin meningkat.

Terungkap juga bahwa RSUD M.Yusuf yang belum memiliki SP dan MP, tetapi memiliki inovasi perawatan jabtung yang dibimbing oleh RS Harapan Kita Jakarta. Proses pemantauan pasien yang terindikasi mendapat serangan jantung, dalam wakti kurang dari satu jam harus sudah ditangani.

Ke depan, akan dilakukan penjemputan pasien di tempat pertama kali pasien diperiksa, selanjurnta dibawa ke RSUD tanpa harus mempermasalahkan data pasien dan administrasi keuangan. Yanf utama, pasien dapat ditangani terlebih dahulu.

Provinsi Bengkulu sebenarnya juga telah melakukan inovasi yang bagus dan mendaftarkannya ke kompetisi inovasi pelatanan publik 2016. Inovasi dimaksud adalah Rumah Singgah dari RSJ Bengkulu. Rumah Singgah memberikan pelatihan dan ketrampilan beternak, menjahit, pertanian dan anyaman rotan bagi pasien yang sudaj disembuhkan tetapi tidak diterima oleh keluarganya. "Inovasi ini tidak lolos ke dalam Top 99 inovasi pelayanan publik 2016. Sebab inovasi ini baru berjalan tiga bulan, sementara syaratnya minimal satu tahun," imbuh Diah. (rls)