Jelang Munaslub Partai Golkar, Para Kader Golkar di Sumbar Ini Meminta Ketua DPD Sumbar Hendra Irwan Rahim Dinonaktifkan

BUKITTINGGI - Sebagai bentuk keprihatinan dan demi memupuk kembali rasa kebersamaan antara sesama kader Partai Golkar Sumatera Barat, sebanyak 10 Dewan Pengurus Daerah (DPD) kota dan kabupaten di Sumbar menggelar pertemuan dan menyepakati beberapa poin tertulis yang akan diserahkan langsung kepada pengurus DPP Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Golkar, Rabu 4 Mei 2016.

Pertemuan tersebut digelar jelang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang menurut rencana, akan dilaksanakan pada pertengahan Mei 2016 ini. Pertemuan ini terjadi karena mencermati dan berkaca dari sikap politik dan tindakan yang dilakukan oleh ketua DPD Sumbar Hendra Irwan Rahim terhadap kader Partai Golkar yang ada seluruh Sumatera Barat, ungkap juru bicara pertemuan itu, Dedi Irawan.

"Mengakomodir azas demokrasi yang dianut oleh Partai Golkar, kami yang hadir dari beberapa Kabupaten Kota di Sumbar ini merasa sangat miris dengan kepengurusan Partai Golkar Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Hendra Irwan Rahim, ungkap Dedi.

Keputusan yang diluar konstitusional partai yang dilakukan oleh Ketua DPD partai Golkar Sumbar itu antara lain, seperti menggiring untuk  mengadakan rapat pleno untuk memberhentikan Zulkenedi Said sebagai Sekretaris Partai Golkar padahal dia tidak melakukan pelanggaran fatal ataupun melanggar AD/ART Partai Golkar. Kami menilai, hal ini bentuk kesewenang-wenangan ketua DPD Partai Golkar Sumbar Irwan Rahim terhadap kader partainya sendiri.

Selain itu, DPD Provinsi Sumbar juga memberikan opsi dan intervensi terhadap DPD II Padang Panjang saat dualisme kepengurusan ditingkat nasional terjadi. Seyogyanya Ketua DPD Partai Golkar Sumbar berkewajiban untuk mengkonsolidasi semua kader Partai Golkar Sumatera Barat atas kisruh yang terjadi.

Contoh lainnya, DPD Provinsi Sumatera Barat, melakukan PLT terhadap Alirman Sori, padahal mekanismenya bukan seperti itu. PLT bisa dilakukan jika kader terjerat persoalan hukum atau meninggal dunia.

Selanjutnya, Ketua DPD Sumbar juga telah melakukan tindakan individu dengan berupaya melindungi salah seorang kader Partai Golkar yang terlibat persoalan hukum. Serta banyak persoalan lain yang disikapi dengan tidak bijak oleh pengurus DPD Partai Golkar Sumbar, terangnya.

Untuk itulah, demi menjaga kembali marwah Partai Golkar Sumatera Barat dan keutuhan partai yang sangat kami cintai ini, ada beberapa poin yang bisa diinventarisir atas kegagalan pengurus DPD Partai Golkar Sumbar yang disebabkan karena lemahnya koordinasi antara pengurus DPD Sumatera Barat dengan seluruh kader dan pengurus daerah yang berada di 19 kota/kabupaten.

Pola pengambilan keputusan secara individual kerap dilakukan, padahal di Partai Golkar sendiri yang berlaku adalah keputusan bersama (Collective Collegial), tukasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Dharmasraya, Taufik Syukur menyebutkan kami berupaya menyempurnakan konsep yang telah dirumuskan bersama dan berupaya memperjuangkan hak-hak kader Partai Golkar yang dipecat dan dikebiri secara sepihak oleh pengurus DPD Partai Golkar Sumbar dibawah kepemimpinan Hendra Irwan Rahim selama ini, untuk kembali aktif dan dipulihkan kembali agar bisa bergabung kembali di Partai Golkar. Karena selama ini kader- kader yang dipecat itu selain memiliki loyalitas terhadap partai,juga ikut memberikan kontribusi terhadap partai, ulasnya.

Adapun beberapa poin yang telah kami sepakati demi kemajuan Partai Golkar Sumbar itu, antara lain:

1. Kami meminta pada DPP Partai Golkar untuk memulihkan kembali hak-hak politik para Kader Partai Golkar Sumatera Barat yang telah diberhentikan secara sepihak oleh pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Hendra Irwan Rahim.

2. Untuk menjaga kondusif situasi kepengurusan secara umum di Sumbar, agar virus yang diciptakan oleh DPD Partai Golkar ini tidak merebak ke daerah lainnya, kami meminta kepada DPP Partai Golkar untuk menonktifkan Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim karena tidak netral.

3. Meminta kepada DPP Partai Golkar untuk menganulir SK Musda yang telah dilaksanakan.

4. Meminta kepada DPP untuk melaksanakan kembali Musda di DPD Sumatera Barat usai Munaslub dilaksanakan.

Itulah beberapa poin yang telah kami simpulkan bersama, selanjutnya hasil pertemuan ini juga akan kami serahkan secara tertulis pada pengurus DPP dan Ketua Umum Partai Golkar. Tentunya, demi solidnya Partai Golkar Sumbar, kami berharap pengurus DPP mau mengakomodir hal tersebut, tandasnya.(**)