Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menpora Erick Minta Dunia Fotografi Harus Bertransformasi di Pameran Foto Spirit de Indonesia
Kemenpora
22 jam yang lalu
Menpora Erick Minta Dunia Fotografi Harus Bertransformasi di Pameran Foto Spirit de Indonesia
2
Persijap Yakin Segara Bangkit Usai Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
Sepakbola
22 jam yang lalu
Persijap Yakin Segara Bangkit Usai Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
3
Ivan Mamut Pastikan Kemenangan Persija atas Persebaya
Sepakbola
22 jam yang lalu
Ivan Mamut Pastikan Kemenangan Persija atas Persebaya
4
MA Anulir Suket SMA Gibran Rakabuming, Publik Soroti Sikap KPU dan Ancaman Pemakzulan
Umum
22 jam yang lalu
MA Anulir Suket SMA Gibran Rakabuming, Publik Soroti Sikap KPU dan Ancaman Pemakzulan
5
Rizky Ridho Sebut TC di Bali Perkuat Kekompakan Timnas Indonesia
Sepakbola
22 jam yang lalu
Rizky Ridho Sebut TC di Bali Perkuat Kekompakan Timnas Indonesia
6
Pungki Handoyo Ambil Kendali Imigrasi Tangerang
Umum
21 jam yang lalu
Pungki Handoyo Ambil Kendali Imigrasi Tangerang
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

Saleh Daulay: Hukuman 10 Tahun Pemerkosa Yuyun Tak Adil

Saleh Daulay: Hukuman 10 Tahun Pemerkosa Yuyun Tak Adil
Anggota Komisi VIII DPR, Saleh Daulay. (istimewa)
Selasa, 10 Mei 2016 18:28 WIB
Penulis: Daniel Caramoy
JAKARTA- Terkait putusan hakim yang memvonis para pelaku kejahatan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun hanya dengan hukuman penjara 10 tahun, dinilai terlalu ringan dan tak adil.

Hal itu dikatakan anggota Komisi VIII DPR RI, Saleh Daulay saat dikonfirmasi GoNews Group di komplek DPR/MPR Senayan, Selasa (10/05/2016) sore.

"Banyak yang memperkirakan sebelumnya bahwa hakim akan menjatuhkan vonis maksimal sesuai dengan dakwaan JPU," ungkapnya.

Menurutnya, sudah barang tentu banyak juga yang menilai bahwa vonis tersebut belum adil jika dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Jika vonis telah dijatuhkan maksimal, dikhawatirkan bahwa JPU tidak bisa lagi melakukan upaya banding untuk memperbesar hukuman.

"Secara pribadi, saya juga menilai bahwa hukuman itu masih sangat jauh dari harapan keluarga dan publik. Mestinya, ada pemberatan hukuman yang bisa dilakukan. Sayangnya, aturan terkait pemberatan hukuman itu belum ada. Itu yang didesak oleh masyarakat agar perppu kebiri atau RUU PKS segera disahkan," tukasnya.

RUU PKS menurut Saleh, sudah masuk dalam prolegnas 2014-2019. Posisinya ada pada nomor urut 167 dari 169 RUU.

"Sayangnya, dalam prolegnas 2016, RUU tersebut belum masuk. Jadi belum sempat dibahas sampai sekarang. Kita sepakat, bahwa hukuman tersebut tidak adil dan terlalu ringan. Aparat penegak hukum harus mengkajinya kembali," pungkasnya. ***

wwwwww