Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menpora Erick Minta Dunia Fotografi Harus Bertransformasi di Pameran Foto Spirit de Indonesia
Kemenpora
15 jam yang lalu
Menpora Erick Minta Dunia Fotografi Harus Bertransformasi di Pameran Foto Spirit de Indonesia
2
Persijap Yakin Segara Bangkit Usai Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
Sepakbola
14 jam yang lalu
Persijap Yakin Segara Bangkit Usai Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
3
Ivan Mamut Pastikan Kemenangan Persija atas Persebaya
Sepakbola
14 jam yang lalu
Ivan Mamut Pastikan Kemenangan Persija atas Persebaya
4
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
Metropolitan
22 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
5
MA Anulir Suket SMA Gibran Rakabuming, Publik Soroti Sikap KPU dan Ancaman Pemakzulan
Umum
15 jam yang lalu
MA Anulir Suket SMA Gibran Rakabuming, Publik Soroti Sikap KPU dan Ancaman Pemakzulan
6
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
Metropolitan
20 jam yang lalu
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
Home  /  Berita  /  Badminton

Maman Imanul Haq: Kita Harus Dukung Rencana Pemerintah Terbitkan Perppu Sanksi Kebiri

Maman Imanul Haq: Kita Harus Dukung Rencana Pemerintah Terbitkan Perppu Sanksi Kebiri
Maman Imanul Haq. (foto: Dok. Pribadi)
Kamis, 12 Mei 2016 12:20 WIB
Penulis: Daniel Caramoy
JAKARTA- Anggota Komisi VIII DPR RI asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mamamn Imanul Haq mendukung rencana pemerintah yang akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang sanksi kebiri bagi pemerkosa dan pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Menurutnya, rencana tersebut harus didukung. Karena dari hasil rapat dengan seluruh anggota komisi, dirinya sepakat, tidak ada lagi tempat yang aman bagi anak-anak di Indonesia ini. 

"Tapi kami berharap penanganan kekerasan seksual ini tidak emosional. Harus ada upaya yang rasional, sistematik dan integral, jangan sampai terkesan ngawur dan hanya sebagai wacana saja," ujar Maman, Kamis (12/05/2016) di Jakarta.

Rencana pemerintah mengeluarkan Perppu memang diperlukan, tapi menurutnya, saat ini yang jauh lebih mendesak adalah pengesahan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, karena menurut Maman, Undang Undang (UU) tersebut bisa menjadi payung hukum yang paling kuat mencegah tindak kekerasan seksual.

"Karena ini menyangkut pemidanaan, pemberatan, rehabilitasi dan juga soal menegakkan hukum oleh aparat yang selama ini dianggap tidak konsisten bahkan diabaikan," tukasnya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa DPR akan terus mendorong dan menguatkan pengawasan melalui legislasi dan regulasi, sehingga kekerasan seksual terhadap anak bisa dihindarkan.

Saat ini, DPR dan pemerintah tengah menyiapkan legislasi Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual menyusul kondisi masih maraknya aksi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Terakhir yang menjadi perhatian luas adalah kasus perkosaan sekaligus pembunuhan terhadap Yuyun (14), yang dilakukan oleh 14 orang di Bengkulu. Dimana para pelakunya hanya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. ***

wwwwww