Ny. Harneli Mahyeldi: Kebanyakan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Karena Kurangnya Pemahaman Agama

PADANG – Untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya kasus kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak, sangat diperlukan kerjasama semua pihak seperti merumuskan kebijakan guna mencari solusi atau mekanisme dalam mengatasinya. Ketua TP PKK Kota Padang Harneli Bahar, menyebutkan, kebanyakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga disebabkan kurangnya pemahaman keagamaan. Di samping itu, juga dikarenakan masing-masing tidak memahami tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan suami dengan baik.

"Jika suami atau istri tidak bisa membagi waktu dan tugasnya antara di tempat kerja dengan rumah tangganya, mungkin inilah salah satu penyebab timbulnya masalah yang mengakibatkan terjadinya percekcokan, pertengkaran bahkan sampai pada pemukulan dalam rumah tangga. Sebagai solusinya yaitu, diharapkan kepada seorang istri ketika suaminya marah, harus bisa mengalah dan tidak membalasnya. Mungkin dengan itu pertengkaran atau kekerasan tidak akan terjadi,” terang Ny. Harneli Mahyeldi ini.

Terkait itu, Rabu (1/6), Bappeda menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang dilangsungkan di Ruang Abu Bakar Jaar Balaikota Padang. Diskusi yang dihadiri Ketua TP-PKK Padang, Harneli Mahyeldi, Ketua GOW, Eti Emzalmi itu, diikuti kalangan legislative, SKPD terkait, stake holder dan berbagai organisasi wanita dan kemasyarakatan yang ada di Padang. Adapun selaku nara sumber mendatangkan Ahli Hukum Unand, Dr Shinta Agustina, Sosiolog Unand, Dwiyanti Hanandini dan Neny Andriani Psikolog dari RSJ Saanin Padang.

Istri Walikota Padang itu mengatakan, melalui diskusi kali ini berharap dapat terbentuknya kerja sama dengan seluruh stake holder untuk lebih fokus mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Padang. Sehingga diharapkan, tidak ada lagi ditemukan kasus tersebut atau perlakuan salah lainnya.

“Khusus terkait kasus pemerkosaan yang akhirnya melahirkan seorang anak. Anak ini menjadi PR kita bersama untuk mencarikan solusinya. Sehingga bagaimana anak tersebut tetap mendapatkan pendidikan dan perhatian yang baik. Sebab orang tuanya yang telah menjadi korban jangan sampai anak yang dilahirkannya juga menjadi korban demikian suatu saat nanti. Jadi ini yang harus kita cegah dan minimalisir secara bersama,” ujarnya.

Panitia Pelaksana FGD tersebut, Alfian yang juga Sekretaris Bappeda menjelaskan, tujuan FGD tersebut antara lain menggali akar permasalahan dan penyebab terjadinya kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak. Kemudian memperoleh masukan terkait upaya pencegahan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak. Dan selanjutnya merumuskan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

“Jadi kegiatan ini diharapkan, untuk dapat memperoleh rumusan kebijakan tentang sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak ke depan. Diantaranya penguatan sistem perlindungan dan kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan pelayanan terhadap perempuan dan anak. Sehingga secara bersama-sama kita dapat menemukan solusinya,” sebut istri Walikota Padang ini. (David)