KAN dan Masyarakat Wajib Tahu Pelaksanaan Pembangunan Secara Transparan

SOLOK – Yulius Said Dt.Tan Basa, Ketua KAN Kacang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mulai menghimpun kekuatan kelembagaan untuk mengawasi berbagai proyek pembangunan di Nagari Kacang. Obsesinya, masyarakat wajib tahu dan mengawasi penggunaan anggaran nagari senilai Rp 1,7 milyar. Pemerintahan Nagari diharap lebih transparan.

Setelah tumpul cukup lama, Ketua dan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kacang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, kembali bertaring setelah menyatakan sepakat akan mengawasi setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari. Selama ini, masyarakat Nagari Kacang maupun yang ada diperantauan mengeluhkan banyaknya terjadi kasus dugaan korupsi diberbagai sektor pembangunan dalam nagari yang dulu terkenal dengan sebutan penghasil limau Kacang tersebut.

Kondisi ini bisa dilihat dilapangan, salahsatu contoh ditemukannya pekerjaan fisik proyek perbaikan jalan Lakuak di danai dari dana aspiratif anggota DPRD Kabupaten Solok Jasril Adnan Dt.Batuah senilai Rp 55 juta. Pekerjaan riolnya tak menggunakan pasangan batu, tapi langsung diplaster sehingga bangunan rusak dan tak bermutu seperti di depan Surau Jamik, Lakuak, Jorong Tembok. Hal serupa juga diduga terjadi pada proyek lainnya dalam Nagari Kacang yang mengggunakan kualitas material tak sesuai standar, dan pengerjaanya juga tak transparan karena dikabarkan dilaksanakan oleh oknum dan kroni dilingkungan Pemerintahan Nagari.

Ketua KAN Kacang Drs.H.Yulius Said Dt.Tan Basa dalam Sidang Kerapatan Adat di Balai-balai Adat, Sabtu (4/6/2016) mengatakan, KAN akan menjadi garda terdepan dalam menyikapi persoalan yang terjadi di nagari. Sesuai perannya yang tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari, kata Yulius Dt, Tan Basa, KAN bersama Pemerintahan Nagari berperan untuk menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari. Untuk itu, KAN berkewajiban mengawasi semua pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan nagari.

Yulius Dt.Tan Basa mengakui, selama ini banyak informasi dari masyarakat Kacang yang melaporkan dan mengadukan dugaan terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan dan anggaran pembangunan nagari. Laporan itu justru sudah masuk keranah hukum Kejaksaan dan ke Kerapatan Adat Nagari. Tapi, katanya, karena dia baru menjabat sebagai Ketua KAN sejak Juni 2015, maka persoalan yang terjadi sebelum dia dinobatkan sebagai Ketua KAN tak akan dicampurinya. Tapi dia sangat mendukung adanya penegakan hukum tanpa mengintervensi prosesnya.

“Namun sekarang KAN akan berada di garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di Nagari Kacang. Kepada seluruh pengurus dan anggota KAN serta ninik mamak maupun masyarakat, silahkan laporkan dugaan temuan dan penyelewengan yang terjadi. KAN akan menindaklanjutinya serius, jika perlu prosesnya diserahkan ke penegak hukum,” tegas tokoh pengusaha sukses yang juga pengurus Mesjid Raya Sumbar di Padang tersebut.

Dibagian lain, Yulius Dt.Tan Basa mengatakan, Pemerintahan Nagari Kacang sudah saatnya transparan dalam penggunaan anggaran rakyat yang nilainya cukup fantastis Rp 1,7 milyar. Setiap proyek harus dipasangi papan informasi, nama dan jumlah dana proyek yang digunakan. Selanjutnya masyarakat wajib tahu tentang data dan lokasi proyek-proyek tersebut.

Sebagai alat kontrol sosial masyarakat harus berani mengatakan yang salah tetap salah dan yang benar itu tetap benar. Jangat takut. InsyaAllah, KAN akan menerbitkan sebuah buletin sebagai alat kontrol yang berisikan informasi tentang kegiatan pembangunan Nagari Kacang dan juga sebagai jembatan komunikasi antara nagari dan perantau. Sehingga dengan media ini hak masyarakat untuk tahu akan lebih besar.

Hadir dalam Sidang Kerapatan Adat Nagari Kacang itu lebih setengah jumlah pengurus dan anggota KAN, penghulu, ninikmamak, manti dan pandito, Ketua BMN Drs. Jhon Robert Pane,MM, namun Wali Nagari Kacang Bujang Khairul tak hadir, hanya diwakili staf bidang pemerintahannya. (Ind)