Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
Umum
14 jam yang lalu
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
2
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
Umum
16 jam yang lalu
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
3
Sashenka Ukir Sejarah, Pejudo Pertama dan Penyumbang Medali Pertama Indonesia
Olympic
11 jam yang lalu
Sashenka Ukir Sejarah, Pejudo Pertama dan Penyumbang Medali Pertama Indonesia
4
NOC Indonesia: Keselamatan Atlet Tidak Boleh Hanya Menjadi Komitmen di Atas Kertas
KOI
9 jam yang lalu
NOC Indonesia: Keselamatan Atlet Tidak Boleh Hanya Menjadi Komitmen di Atas Kertas
5
Okto Dorong Indonesia Jadi Tuan Rumah World Championships Skateboarding
KOI
9 jam yang lalu
Okto Dorong Indonesia Jadi Tuan Rumah World Championships Skateboarding
6
Era Baru, Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Dikemas Dalam Sports Entertainment
Beladiri
8 jam yang lalu
Era Baru, Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Dikemas Dalam Sports Entertainment
Home  /  Berita  /  Badminton

DPR: Pemotongan Anggaran dengan Alasan Penghematan, Bukti Ketakutan Pemerintah

DPR: Pemotongan Anggaran dengan Alasan Penghematan, Bukti Ketakutan Pemerintah
Anggota DPR RI fraksi PKB, Maman Imanulhaq. (istimewa)
Kamis, 09 Juni 2016 14:04 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA- Soal penghematan dana APBN-P yang dicanangkan pemerintah dianggap sebagai tanda ketakutan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPR RI fraksi PKB Maman Imanulhaq saat dikonfirmasi terkait masalah penghematan tersebut. "Tandanya pemerintah takut, contohnya Kemensos, mereka sudah ada program bagus yang bersentuhan dengan fakir miskin tiba-tiba di disclamer oleh BPK. Kita semalam rapat dengan Kemensos, jujur kita menolak pemotongan anggaran disana," ujarnya, Kamis (09/06/2016) di Gedung DPR/MPR, Senayan Jakarta.

Penolakan tersebut kata Maman, karena akibatnya bisa sangat fatal, dimana program yang sudah setengah perjalanan bisa batal. "Karena kalau dipotong, masa ada orang miskin yang programnya sudah jalan harus terhenti. Karena menurut laporan yang saya dengar, ada pemotongan anggaran untuk fakir miskin sampai 16 persen, ini bahaya," tukasnya.

Dirinya mengaku, ingin mempertanyakan kenapa sampai BPK menilai menjadi disclamer. "Karena kita selama ini terus support pendanaan, Mensos selama ini programnya sudah bagus, kita terus amati itu, jadi kita akan tanyakan ke BPK," pungkasnya. ***

wwwwww