Fraksi PDIP Mengaku Tak Pernah Usulkan Komjen Tito Jadi Kapolri

JAKARTA- DPR RI telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo tentang pengusulan nama calon Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun tanggal 24 Juni 2016 mendatang.

Soal nama Komjen Tito Karnavian, disebut-sebut adalah hasil usulan dari PDI Perjuangan. Hal tersebut dibantah Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDIP Junimart Girsang.

"Soal nama itu kan hak serta kewenangan Presiden, kita tidak turut campur soal hal itu," ujarnya kepada GoNews Group, Rabu (15/06/2016) di Gedung DPR RI Jakarta.

"Saya klarifikasi sekali lagi, PDIP tidak pernah mengajukan nama-nama. Karena PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Itu kewenangan Presiden dan ternyata dia mengajukan satu nama yakni pak Tito," ujarnya.

Lalu arus koordinasi bagaimana dengan panglima, kan harus angkatan yang sama. Badrodin 82 Panglima TNI juga 82? "Saya kira begini, ini kan bukan bicara yang biasanya, kita bicara yang luar biasa. Inilah Presiden kita, Presiden yang reformis, dia mau merubah situasi, mau merubah pola pikir, dia mau merubah frame of reference selama ini angkatan per angkatan. Kita harus apresiasi usulan Presiden," tukasnya.

Lalu bagaiman nantinya sikap dari PDIP, akankah langsung menyetujui atau tidak? "Sekali lagi Itu hak Presiden, tentu kita akan mendukung gak ada masalah dengan kami. PDIP kan pendukung pemerintah pak Jokowi," timpalnya.

Tapi kan sebelumnya PDIP juga gencar mengaitkan nama Kapolri yang baru dengan Budi Gunawan, dan PDIP menganggap dia paling kuat?

"Saya kira semua kuat, gak ada kami bilang cuma salah satu saja nama kuat. Kita tidak bilang BG itu terkuat, kan semua memenuhi kriteria, jadi saya pikir tidak perlu dipermasalahkan, kita akan tetap mendukung keputusan Presiden Jokowi," ungkapnya.

Apa nantinya tidak akan membuat gaduh ditubuh Kepolisian, karena pak Tito angkatan muda? "Soal Itu tanya ke dalam (Polri, red), itu bukan menjadi ranah kita. kita berharap ini bukan buat kegaduhan tapi dengan hadirnya tokoh muda, malah akan membuat tubuh Polri bisa lebih baik lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya," ujarnya.

"Saya kira ini terobosan yang baik karena pertama tentu kita mau agar istilah angkatan per angkatan di polri itu dihilangkan sajalah, itukan membuat blok-blok selama ini. Kalo 82 Kapolri pasti 84 jadi kapolri. Artinya selalu bicara tentang regenerasi tidak bicara tentang kewenangan Presiden," pungkas Junimart. ***