Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jelang Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Segera Benahi Drainase dan Pompa
Metropolitan
13 jam yang lalu
Jelang Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Segera Benahi Drainase dan Pompa
2
Kemenperin Catat Indeks Industri Makanan Capai Rekor Tertinggi pada Oktober 2026 Berkat Pesanan Ekspor
Ekonomi
15 jam yang lalu
Kemenperin Catat Indeks Industri Makanan Capai Rekor Tertinggi pada Oktober 2026 Berkat Pesanan Ekspor
3
Hutang Rp4,5 Miliar ke Indonesia Arena, FFI Harus Pertanggung Jawabkan APBN Rp20 Miliar
Sepakbola
9 jam yang lalu
Hutang Rp4,5 Miliar ke Indonesia Arena, FFI Harus Pertanggung Jawabkan APBN Rp20 Miliar
4
IYS 2026, Ajang Membangun Fondasi dan Solusi Masa Depan Indonesia
Kemenpora
10 jam yang lalu
IYS 2026, Ajang Membangun Fondasi dan Solusi Masa Depan Indonesia
5
BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Berpotensi Hujan Ringan
Metropolitan
21 jam yang lalu
BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Berpotensi Hujan Ringan
6
IPSI Harus Berbenah: Siapa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Atlet?
Non Olympic
8 jam yang lalu
IPSI Harus Berbenah: Siapa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Atlet?
Home  /  Berita  /  Badminton

Jika Presiden Kembali Pilih Archandra sebagai Menteri, Pengamat: Itu Kewenangan Jokowi, Hak Interpelasi DPR Hanya Pendapat Murahan

Jika Presiden Kembali Pilih Archandra sebagai Menteri, Pengamat: Itu Kewenangan Jokowi, Hak Interpelasi DPR Hanya Pendapat Murahan
Archandra. (net)
Jum'at, 19 Agustus 2016 17:17 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik, Maksimus Ramses Lalongkoe, menilai, jika Presiden Joko Widodo kembali memilih Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tidak dapat dipermasalahkan publik termasuk DPR.

Wacana terkait dipilih kembalinya Archandra sebagai Menteri ESDM, bila admintrasi status kewarganegaraannya selesai merupakan hal baik dan hak prerogatif Presiden.

"Saya kira publik dan DPR tidak perlu mempermasalahkan terkait wacana akan dipilih kembalinya pak Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Itukan kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Kalau pengurusan administrasi soal status kewarganegaraan pak Archandra sudah selesai dan dia dinyatakan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), lalu apa salahnya kalau Presiden memilihnya kembali", ucap Ramses kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Lebih lanjut Ia mengatakan, wacana DPR menggunakan hak interpelasi terhadap Presiden terkait kasus Archandra Tahar, terlalu berlebihan dan itu seperti pendapat murahan dari Senanyan. Ramses juga mempertanyakan dasar hukum apa yang digunakan DPR dalam menggunakan hak interpelasi terhadap Presiden khususnya terkait kasus Archandra.

"Saya justeru bertanya, jika benar adanya wacana hak interpelasi itu, apa dasar hukum yang dipakai DPR terhadap hak prerogatif Presiden? Kalau itu benar terjadi menurut saya itu pendapat murahan", tandasnya.

Menurut Dosen Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta ini, hak prerogatif Presiden tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk DPR. Presiden tentu punya pandangan khusus dan yang lebih penting bagi Presiden bagaimana menempatkan orang yang tepat di ESDM. Misi Presiden tentu jelas, bersama-sama membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Hak prerogatif Presiden tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk DPR. Misi Presiden juga jelas bersama-sama bangun Indonesia dengan menempatkan sosok-sosok yang punya kemampuan dibidangnya", ucapnya. (***)

wwwwww