AMA: Jika UUPA Terus Dipreteli, Batalkan Saja MoU Helsinki

BANDA ACEH - Menanggapi trend menggugat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA, oleh beberapa pihak, Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA)sarankan Aceh untuk membatalkan perjanjian damai Helsinki.

“Jika Pemerintah Pusat terus menerus mempreteli UUPA, batalkan saja perjanjian damai di Helsinki itu. Untuk apa mempertahankan perjanjian itu jika Pemerintah RI terus menerus mengkhianatinya secara sepihak,” ujar Juru Bicara AMA, Mashari Wahid melalui siaran pers kepada GoAceh, Jumat (2/9/2016).

Menurut Mashari Wahid, seharusnya Pemerintah Pusat menyadari bahwa adalah salah satu keresahan akan keberlansungan perdamaian di Aceh jika pembatalan terhadap pasal-pasal UUPA terus terjadi.

"Jangan hanya karena gugatan beberapa pihak yang berkepentingan di Aceh, Pemerintah Pusat menjadikannya sebagai alasan mengkhiati rakyat Aceh. Itu sudah tidak wajar. Pemerintah Aceh jangan terlalu melunak dengan fenomena ini, jangan sampai MoU Helsinki persis seperti Ikrar Lamteh,” kata mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry itu.

Sambungnya, dewasa ini semacam ada skenario baru yang dipakai menjelang pilkada, di mana ada strategi memperkeruh suasana di Aceh dengan tujuan agar isu bendera dan lambang menjadi seolah-olah isu yang dipolitisir, padahal secara hukum itu sudah sah.

“Kepada anggota DPRA, kami minta jangan hanya diam, silakan Anda tunjukkan tanggung jawab kalian terhadap rakyat Aceh. Dan kepada DPR RI dari Aceh, Anda di sana utusan rakyat Aceh, jangan hanya diam dan hanya pikirkan nasib Anda sendiri. UUPA rontok pasal per pasal. Kalian juga harus mempertanggung jawabkan kepada kami rakyat Aceh,” pintanya.

Mahasiswa meminta kepada semua pihak di Aceh untuk jangan terlalu mementingkan kepentingan pibadi lantas mengabaikan kepentingan Rakyat Aceh secara keseluruhan. "Jangan membuat apa yang telah diperjuangkan oleh rakyat Aceh dengan darah sia-sia begitu saja. Mari kita membuka mata hati demi Aceh yang lebih baik,” ajak Mashari Wahid.