Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Desak DPR Makzulkan Gibran Mengacu Putusan MK dan MA
Hukum
13 jam yang lalu
Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Desak DPR Makzulkan Gibran Mengacu Putusan MK dan MA
2
Kebutuhan Industri Melonjak, BPS Catat Nilai Impor Nasional Naik 19,67 Persen Sepanjang 2026
Ekonomi
12 jam yang lalu
Kebutuhan Industri Melonjak, BPS Catat Nilai Impor Nasional Naik 19,67 Persen Sepanjang 2026
3
BMKG Prediksi Cuaca Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini
Metropolitan
19 jam yang lalu
BMKG Prediksi Cuaca Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini
4
Jet Pribadi Jatuh di Palm Beach, Kecelakaan Maut Tewaskan Sembilan Penumpang
Internasional
12 jam yang lalu
Jet Pribadi Jatuh di Palm Beach, Kecelakaan Maut Tewaskan Sembilan Penumpang
5
Kapolri Jenderal Suyudi Ancam Pidana Anggota Polri dan BNN yang Isap Vape Narkotika
Umum
11 jam yang lalu
Kapolri Jenderal Suyudi Ancam Pidana Anggota Polri dan BNN yang Isap Vape Narkotika
6
Mutasi 7 Polisi Polrestabes Surabaya Disorot, Buntut Penangkapan 3 Legislator Partai Gerindra
Umum
11 jam yang lalu
Mutasi 7 Polisi Polrestabes Surabaya Disorot, Buntut Penangkapan 3 Legislator Partai Gerindra
Home  /  Berita  /  Olympic

Dituding Sandera Tim MenLHK, 3 Suku di Rohul Desak Kejelasan Status Tanah Ulayat ke Pemerintah

Dituding Sandera Tim MenLHK, 3 Suku di Rohul Desak Kejelasan Status Tanah Ulayat ke Pemerintah
Kebakaran Lahan dan Hutan di Riau tahun 2016
Rabu, 07 September 2016 18:55 WIB
Penulis: Chairul Hadi
PEKANBARU - Ratusan orang perwakilan dari tiga suku di Kabupaten Rohul, Provinsi Riau, diantaranya Mandailing, Domo dan Melayu, yang dituding menyandera tujuh orang dari tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men-LHK) akhirnya mengadu ke pemerintah.

Mereka meminta agar pemerintah (Rohul), khususnya Plt Bupati untuk dapat membantu memberikan kepastian serta kejelasan status dari tanah ulayat itu. Pasalnya, sejak diurus pada tahun 2006 hingga saat ini, mereka juga tak kunjung dapat izin mengelola lahan, yang mereka anggap adalah hak tiga suku di sana.

"Kami hanya meminta apa yang menjadi hak kami. Kenapa dipersulit. Ini kami kelola turun temurun dan menjadi sumber penghidupan bagi anak kemenakan kami," ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Bonai, Jefriman, didampingi para ninik mamak desa, Rabu (7/9/2016).

Menurut mereka, kejelasan soal status tanah ulayat tersebut dirasa perlu ada kepastian, ditambah lagi pasca tudingan penyanderaan tim dari MenLHK beberapa waktu lalu, yang mereka nilai tidak benar. Hal itu pun turut jadi pembahasan warga dengan pemerintah Kabupaten Rohul.

"Apa yang kami lakukan saat itu hanya merupakan spontanitas saja. Informasi soal tudingan penyanderaan tersebut sama sekali tidak benar. Ini yang harus kami sampaikan ke pemerintah. Saat itu kami hanya ingin mempertanyakan status lahan yang sampai saat ini izinnya belum keluar," ucap dia.

Masyarakat, lanjut dia, sama sekali tidak tahu kalau itu rombongan tim MenLHK. Karena sejak masuk dan melakukan aktivitas pengukuran, pengambilan gambar hingga pemasangan pelang, tak satupun aparat pemerintahan desa yang turut serta dilibatkan.

"Ya pemerintah (Rohul) janji, dalam waktu dekat akan membentuk tim khusus yang terdiri dari instansi terkait untuk mencari kebenaran atas simpang siurnya informasi tersebut. Plt Bupati juga minta kami bersabar dan menjaga kondusifitas desa," tukas dia.

Sebelumnya, tujuh orang tim MenLHK diisukan mengalami penyanderaan usai menyegel lahan yang terbakar di sana. Polisi menyatakan, kalau kobaran api di lahan milik kelompok tani tersebut berasal dari area kebun milik masyarakat sekitar, yang kemudian menjalar ke lahan ini.***

Kategori:Olympic
wwwwww