Kunjungi Sumbar, Maneker Hanif Dhakiri Saksikan Perangkat Nagari Diberikan Jaminan BPJS

PAYAKUMBUH - Menteri Keternagaan Kerjaan Republik Indonesia Muhamaad Hanif Dhakiri lakukan penandatangan MoU kerjasam BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, di gedung Politani Payakumbuh, Jum’at (7/10.2016).

Hadir dalam kesempatan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasruk Abit, Bupati Effendi Arbi, Wakil Bupati, Kadis Nakertrans Sumbar, Ketua DPRD dan Forkopinda Kabupaten Limapuluh Kota.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakari memberikan, 1.000 perangkat Nagari dari 79 Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota diikutkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Walinagari sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan terendah di Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat , diberikan jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan. Ada tiga bentuk jamin sosial dalam kerjasama ini, pertama jaminan kecelakaan kerja, kedua jaminan kematian dan jaminan hari tua, “ ungkap Menaker.

Saat ini ada 2 juta pekerja di Sumatera Barat, baru 492.000 yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan, ada sekitar 25 persen dan masih ada 75 persen lebih yang belum didaftarkan.

“Penanganan sosial menjadi kewajiban pemerintah. Ada skema penanganan sosial dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Upah minum merupakan jaringan pengaman sosial.”

“Dan pengamanan lain berupa program yang dikendalikan oleh pemerintah sebagai meningkatkan daya tahan masyarakat, berupa Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. “ kata Hanif Dhakari dalam arahan Menteri Ketenagakerjaan di Payakumbuh.

Wakil Gubernur Nasrul Abit disela-sela acara juga juga mengatakan penandatangan MoU kerjasama ini amat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat walinagari di Sumatera Barat.

“Jika saja semua perangkat nagari di Sumatera Barat mendapat jaminan kesejahteraan dari program BPJS Ketenaganakerjaa, tentunya pelayanan gairah kerja perangkat nagari sebagai pelayanan masyarakat terdepan akan semakin baik,” sambungnya

“Kita berharap bupati dan walikota se Sumatera Barat dapat mencontoh dan melakukan hal serupa apa yang dilakukan Pemkab Limapuluh Kota bersama Kementerian Ketenaganakerjaan Republik Indonesia dengan BPJS saat ini, “ harap Nasrul Abit. (Humas Sumbar)