Senator Minta KPU Jakarta Tambah Frekuensi Debat Publik

JAKARTA - Senator Fahira Idris meminta KPU DKI Jakarta menambah frekuensi debat publik Calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta dari yang semula direncanakan tiga putaran menjadi lima putaran atau lima kali debat publik. Penambahan frekuensi ini, mengingat kompleksitas persoalan Kota Jakarta dan untuk lebih menyakinkan pemilih pasangan mana yang paling layak dan pantas memimpin Jakarta lima tahun mendatang.

''Kalau hanya tiga putaran, saya tidak yakin semua persoalan di Jakarta bisa dikupas dalam debat. Persoalan Kota Jakarta itu sangat kompleks, kalau cuma tiga kali, pasti banyak tema-tema yang akan luput. Debat publik jadi momentum penting bagi warga Jakarta agar benar-benar memilih secara rasional karena didasarkan atas kualitas calon yang mereka lihat saat debat,” ujar Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (6/10).

Fahira mengungkapkan, dari berbagai hasil survei Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan beberapa lembaga survei, persentase pemilih yang belum menentukan pilihannya dan swing voters (perilaku pemilih yang berubah atau berpindah pilihan partai atau calon) cenderung masih besar. Mereka yang belum menentukan pilihannya dan pemilih yang masih ‘mengembang’ ini biasanya menentukan pilihannya setelah melihat performa para pasangan calon saat debat publik.

''Anggaran mungkin menjadi kendala jika frekuensi debat publik ditambah. Namun, demi warga Jakarta yang memang antusias menyambut Pilkada kali ini dan untuk mengedepankan rasionalitas dalam memilih, mudah-mudahan KPU Jakarta bisa mencari solusinya,” kata Fahira.

Fahira juga mengharapkan, tema-tema debat Pilkada DKI 2017 mendatang bisa lebih spesifik dan tajam, tidak terlalu umum dan luas seperti kebanyakan debat-debat Pilkada yang sudah berlangsung selama ini. Tema-tema yang terlalu umum biasanya juga akan melahirkan debat yang berisi paparan yang umum juga, sehingga kehilangan kontekstualnya. Akibatnya, pemilih kesulitan menentukan di mana kelebihan antara satu pasangan calon dengan calon lainnya dan sukar menebak sikap tegas pasangan calon terhadap isu-isu tertentu.

''Jangan ada lagi tema-tema yang mengambang misalnya ‘pembangunan ekonomi’ atau ‘meningkatkan kesejahteraan sosial’, tetetapi lebih tajam misalnya solusi cerdas menghalau banjir dan mengurai macet atau tema-tema yang aktual misalnya solusi bagi kampung-kampung yang ada di pinggir sungai, pandangan terhadap reklamasi Teluk Jakarta, Ekonomi Kreatif, UMKM, dan isu-isu aktual kota Jakarta lainnya,” papar Fahira.

Selain itu, Fahira juga mengharapkan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi salah satu tema debat publik Pilkada Jakarta 2017. Menurutnya, isu perempuan dan anak sangat penting untuk melihat sejauh mana pandangan dan komitmen pasangan calon untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota ramah perempuan dan layak anak yang merupakan salah satu parameter peradaban sebuah kota.

''Hampir setiap debat pilkada yang saya amati, sama sekali belum ada debat yang membahas soal anak dan perempuan. Saya berharap Pilkada Jakarta menjadi yang pertama. Kedua isu ini sangat aktual. Misalnya saja soal anak, karena Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kekerasan anak tertinggi,” tukas Fahira yang juga Wakil Ketua Komite III DPD di mana salah satu ruang lingkup tugasnya pengawasan soal perempuan dan anak.

Sebagai informasi, debat publik Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta akan digelar di sela-sela masa kampanye yaitu pada 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. ***