Pengamat: Pencopotan Ketua DPR RI Terkesan Aneh

JAKARTA - Pencopotan Ade Komarudin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dinilai Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf terkesan aneh.

Menurut Asep, hal tersebut lebih sebagai agenda besar Presiden Joko Widodo yang masuk dalam tiga daftar untuk menjaga kekuasaannya.

"Mereka ingin solid mempertahankan Jokowi sampai 2019, dan tidak mau Jokowi berhenti ditengah jalan. Karena yang kita tau, Ade (Akom) tidak punya kapasitas itu untuk mengamankan," ujar Asep melalui keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Adapun agenda yang pertama, menurut Asep, kalau Jokowi ingin adanya stabilitas nasional antara legislatif dengan eksekutif, sehingga kekuatan untuk mengamankan anggaran, undang-undang, dan isu impeachment bisa diatasi.

"Jokowi melihat sosok yang tepat untuk itu semua adalah Setya Novanto yang mempunyai kapasitas mampu mengatur Partai Golkar sekaligus dapat mengendalikan fraksi Golkar dan fraksi-fraksi yang lainnya," jelasnya.

"Nantinya Novanto juga akan menjadi bemper buat pemerintah bila ada kebijakan yang dinilai bertentangan dengan upaya mengamankan," tambahnya.

Lebih jauh, Asep melihat, agenda kedua Jokowi yakni bagaimana bisa melakukan revisi UU MD3 yang saat ini masih memakai sistem paket. Dimana, hal itu diberlakukan ketika ada kepentingan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

"Sebenarnya ini sudah ke baca, UU MD3 ini ingin diubah agar PDI-Perjuangan mendapat kursi pimpinan DPR. Bisa jadi Fahri Hamzah jadi tumbalnya karena tidak memiliki partai saat ini. Karena ini kan sangat panas jelang 2019, Jokowi juga takut berhenti tengah jalan," jelasnya.

Sedangkan agenda ketiga yaitu adanya kocok ulang paket pimpinan DPR. Dengan begitu, kata Asep, maka tidak perlu ada revisi UU MD3, namun partai yang dulu tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) harus mendapatkan jatah dalam kocok ulang tersebut.

"Kalau kocok ulang kemungkinan nanti PDIP akan berpeluang masuk, bisa jadi PKB dan Hanura akan meminta jatah juga. Tinggal bagaimana dinamikanya nanti," pungkasnya. ***