Rekomendasi Workshop KPK Soal TPP di Riau Masih Proses Konsolidasi
![]() |
| Demo TPP dan Jasa Pelayanan. (Foto: Ratna SD) |
Selasa, 29 November 2016 10:51 WIB
Penulis: Ratna Sari Dewi
Penulis: Ratna Sari Dewi
PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan workshop di Bandung, Jawa Barat bersama 16 provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Riau pada 23-25 November 2016 lalu. Tujuannya untuk memformulasikan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan tepat.
"Hasil rapat bersama KPK sedang kami konsolidasikan dengan rumah sakit," singkat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D), Asrizal kepada GoRiau.com di halaman Kantor Gubernur Riau, Selasa (29/11/2016).
Sekedar pengingat, kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tunjangan Profesi Pekerjaan tenaga medis di Riau tengah menjadi permasalahan yang rumit. Bahkan, ratusan tenaga medis dan non-medis RSUD Arifin Achmad telah berulang kali melakukan demo yang berujung pada ancaman mogok kerja untuk menyuarakan tuntutannya.
Yang mana, mereka menuntut Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tunjangan Profesi Pekerjaan tenaga medis dibayar secara penuh atau 100 persen tanpa potongan. ***













