Ada Lagi Nih! 'Proyek Abadi' Kemen PUPR yang Diduga Merugikan Negara Rp19 Miliar Lebih

JAKARTA - Ada isu perombakan atau reshuffle kabinet yang saat ini sangat santer di publik, maka Presiden Jokowi harus memikirkan untuk melakukan reshuffle atas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Pasalnya menurut Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, saat ini banyak "mafia proyek" di kementerian PUPR, yang sampai sekarang belum juga dibasmi dengan serius. Padahal kata dia, "Mafia proyek" sudah banyak ditangkap oleh KPK, tetapi, tetap Saja ada Mafia proyek tersebut.

"Mafia proyek tetap eksis, bisa dilihat dari lelang yang dilakukan pada lingkungan kementerian PUPR. Dimana, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) di tahun 2016 menjalankan 2 proyek Preservasi dan Pelebaran Jalan Sibolga - Tarutung (MYC). Untuk kedua proyek tersebut kemen PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp305,894,803,000," ujar Jajang kepada GoNews.co, Kamis (5/1/2017) siang.

Baca Juga: Ulah KemenPUPR yang Serampangan Mengerjakan Jalan dan Asal-asalan Hingga Merugikan Negara Rp187 Miliar

Proyek pertama kata dia, Paket - 09 Pengawasan Teknik Preservasi dan Pelebaran Jalan Sibolga - Tarutung (MYC) dijalankan oleh PT. Anugerah Kridapradana yang beralamat di JL. Petogogan II No.45 Keb. Baru, Jakarta Selatan - Jakarta Selatan (Kota) - DKI Jakarta, untuk proyek ini anggaran yang dihabiskan sebesar Rp7,283,578,500, padahal terdapat penawar yang lebih rendah untuk menjalankan proyek tersebut seperti yang diajukan PT Indec Internusa senilai Rp7,210,280,000 namun diabaikan dan uang negara sebesar Rp73,298,500 yang seharusnya kembali ke kas terbuang percuma.

"Proyek kedua Preservasi dan Pelebaran Jalan Sibolga - Tarutung (MYC) dengan alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 298,192,081,000 dijalankan oleh PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk beralamat di Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jalan Bintaro Raya - Jakarta Selatan (Kota) - DKI Jakarta menghabiskan anggaran sebesar Rp257,625,826,084 jauh lebih mahal dengan yang ditawarkan PT. Suboro Jayana Indah Corp. (PT Sujainco) senilai Rp238,503,040,000 dari proyek ini negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp19,122,786,084," tegasnya.

Total indikasi kerugian negara dalam dua proyek tersebut kata Jajang, sebesar Rp19,196,084,584, karena Kemen PUPR selalu memenangkan penawar tertinggi dan mengabaikan penawar yang lebih murah dan terjangkau. Padahal dalam dokumen yang ditawarkan sama-sama lengkap (memenuhi kriteria) untuk menjalankan proyek tersebut.

"Temuan di atas menambah raport merah Kemen PUPR dalam menjalankan proyek pembangunan jalan. Pada akhirnya anggaran yang besar tersebut selalu berbanding terbalik dengan kualitas jalan yang dibangun. CBA (Center for Budget Analysis) berharap, selain meminta kepada presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle atas Menteri PUPR, juga meminta Kepada KPK membuka penyelidiki atas proses lelang diatas untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut, karena ini bukan pertama kalinya anggaran negara bocor di kemen PUPR," pungkasnya. ***