Banyak Aset Masih Dikuasai Mantan Birokrat, Pemprov Riau akan 'Kerahkan' KPK

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menggandeng KPK untuk menyita aset-aset daerah yang diklaim secara pribadi oleh mantan-mantan pejabat yang tidak bertanggung jawab.

"Kami akan melakukan penindakan, pertama mungkin masih bisa bersifat persuasif (mengimbau). Bisa juga didampingi KPK, ini kan termasuk program KPK," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Kamis (5/1/2017).

Ia menginstruksikan, agar mantan-mantan birokrat yang masih menguasai aset milik daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota diimbau agar segera mengembalikannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebelum Pemprov Riau 'mengerahkan' KPK.

"Kepemilikan aset pemerintah itu ada aturannya, hanya sesuai hak-haknya selama menjabat saja. Kalau sudah pindah dari jabatan itu, tidak berhak lagi," tuturnya. ***