Korupsi Pajak TNI, Letkol Rahmat Hermawan Dibui 6 Tahun, Dipecat Serta Bayar Uang Pengganti dan Denda Rp5,4 Miliar

JAKARTA Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) II Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Letkol Cku Drs Rahmat Hermawan MSc. Majelis hakim menyatakan Rahmat Hermawan terbukti korupsi pajak TNI Rp2 miliar.

Putusan Dilmilti tersebut dilansir website Mahkamah Agung (MA), Jumat, (6/1/2017). Sehari-hari, Letkol Rahmat adalah Papekas TNI Wilayah Jakarta III Bagku Pusku.

Selaku Papekas, Letkol Rahmat berwenang untuk melakukan pembayaran atas kontrak kegiatan barang dan jasa yang dilakukan TNI dengan pihak rekanan. Salah satunya adalah proyek pengadaan barang elektronik alat pelatihan TNI AL.

Proyek tersebut senilai Rp 44 miliar untuk APBN 2010 dan Rp 45 miliar untuk APBN 2011. Atas anggaran itu, Letkol Rahmat membeli barang tersebut dari PT Mardhika Adhidarma.

Berdasarkan UU, total pajak pertambahan nilai (PPN) dari proyek itu sebesar Rp 10 miliar. Tapi, Letkol Rahmat mengakali sedemikian rupa sehingga ia bisa mengantongi Rp 2,3 miliar.

Kemhan mengundang kecurigaan dan mengusut kasus tersebut. Letkol Rahmat pun harus duduk di kursi pesakitan.

"Menjatuhkan hukuman selama 6 tahun penjara," putus majelis hakim.

Duduk sebagai ketua majelis Kolonel Deddy Suryanto dengan anggota Kolonel Priyo Mustiko dan Kolonel Hulwani.

Selain dihukum 6 tahun penjara, berikut daftar hukuman yang diterima Letkol Rahmat:

1. Denda Rp 1 miliar.
2. Apabila tidak mau membayar denda, diganti 6 bulan kurungan.
3. Dipecat dari militer.
4. Membayar uang pengganti Rp 4,4 miliar.
5. Wajib membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Apabila tidak membayar uang pengganti, maka harta Letkol Rahmat dilelang.7. Bila hartanya tidak mencukupi, maka diganti 1 tahun penjara.

Hukuman 6 tahun penjara di atas tuntutan oditur/jaksa yaitu 4 tahun penjara.***