Fahira Idris: Jika Tak Ingin Hoax Merajalela, Pemerintah Harus Responsif Jawab Isu

JAKARTA - Menjamurnya berita palsu yang bertujuan untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu atau yang biasa disebut berita hoax yang disebar di dunia maya terutama situs dan media sosial serta lewat aplikasi pesan percakapan, menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini.

Dari sekian banyak sasaran berita palsu, Pemerintah kerap menjadi target hoax terutama berbagai kebijakannya yang dianggap tidak sensitif.

Menurut Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, hoax semakin mudah diramu saat instansi pemerintah tidak satu suara atau memberikan informasi yang berbeda-beda terhadap sebuah kebijakan atau dalam menjawab sebuah isu. Publik semakin menganggap hoax sebuah kebenaran jika pemerintah lamban dan tidak responsif mengklarifikasi berbagai isu-isu dengan data dan fakta yang komprehensif, misalnya saja soal maraknya TKA Illegal.

"Makanya jika ingin hoax tidak merajalela menghantam Pemerintah, kabinet harus responsif menjawab isu. Pemerintah punya semua sumber daya, masak kalah dengan komplotan pembuat hoax," ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (16/1).

Fahira mengungkapkan, berita hoax yang menyasar pemerintah sebenarnya juga terjadi pada pemerintahan sebelumnya, tetapi memang tidak semarak sekarang. Saat ini, pembuat dan penyebar info hoax menemukan momentumnya karena pemerintah secara tidak sadar 'rajin memberi umpan'.

Situasi terutama di awal pemerintahan di mana kabinet sering gaduh, menteri saling hardik di media massa, ditambah seringnya kebijakan kontroversi diambil seperti proyek kereta cepat atau pengangkatan menteri yang kewarganegaraannya bermasalah, menjadi ladang isu bagi para pembuat berita hoax.

Selain itu, seringnya terjadi saling lempar tanggung jawab terhadap sebuah kebijakan atau peristiwa misalnya penyebaran vaksin palsu, kemecetan mudik lebaran di pintu Tol Brebes Timur (Brexit), isu serbuan TKA Illegal, dan kebijakan kenaikan pengurusan administrasi kendaraan bermotor, ditambah lemahnya menajemen isu dan komunikasi krisis pemerintah, juga menjadi pangkal mudahnya sebuah kebijakan dan peristiwa dijadikan materi berita hoax.

"Kalau pemerintah 'tidak rajin beri umpan', maka penyebaran berita hoax bisa efektif dicegah. Jadi pencegahannya bukan sekedar mengancam menindak tegas atau menjerat pidana penyebar hoax. Hoax akan tetap ada selama ada kesenjangan yang menganga antara kebijakan atau tindakan pemerintah dengan ekspektasi publik. Dan publik akan mempercayai informasi yang tidak benar jika pemerintah lamban menjawabnya dengan fakta. Selain itu pemerintah juga harus jelas membedakan mana kritik mana hoax," tukas Senator Jakarta ini.

Maraknya hoax selama dua tahun ini, bagi Fahira, juga menandakan banyak pekerjaan rumah bidang komunikasi publik yang harus dibenahi oleh Pemerintahan. Ketiadaan orkestrasi dalam menanggapi sebuah isu dan peristiwa akan menjadi batu sandungan dalam memberikan informasi yang baik dan menenangkan publik.

"Saya masih belum jelas platform komunikasi publik pemerintah ini seperti apa, karena saya lihat masih belum ada orkestrasi. Ingat, sebuah pemerintahan yang pejabat publiknya gagal mengelola informasi publik, tidak mampu menginformasi hal yang baik kepada publik dengan cara yang baik juga, akan terus dibayangi persepsi publik yang negatif," pungkas Fahira. ***