Ketua DKPP: Pilkada 2017 Punya Beberapa Catatan
Jum'at, 24 Februari 2017 09:41 WIB
JAKARTA - Tiga lembaga, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, mengadakan rapat membahas perkembangan hasil Pilkada 2017. Rapat rutin tiga lembaga atau biasa dikenal pertemuan tripartit itu dilaksanakan secara tertutup di ruang rapat DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Secara umum Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2017 di 101 daerah berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Namun begitu harus diakui, masih ada kekurangan di beberapa titik.
“Misalnya, informasinya ada 71 rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwaslih terkait pemungutan suara ulang (PSU). Tetapi yang ditindaklanjuti baru di 40 TPS. Sebanyak 27 TPS di Sangihe mengalami penundaan karena faktor cuaca,” ungkap Jimly.
Ia menambahkan, setidaknya ada tiga sumber masalah yang dapat dicatat dari Pilkada 2017. Pertama soal regulasi baru yang berbeda dengan pilkada sebelumnya. Kedua soal administrasi penyusunan daftar pemilih. Ketiga soal petugas lapangan yang kebanyakan masih baru sehingga kurang berpengalaman.
“Di regulasi yang baru sekarang ini tidak diatur soal TPS khusus seperti di lapas atau rumah sakit. Saya lihat sendiri di lapas banyak sekali yang kehilangan,” terang dia.
Ketua Bawaslu, Muhammad pun menekankan bahwa soal daftar pemilih (DPT) menjadi masalah utama dalam Pilkada 2017. Khusus di DKI Jakarta, yang kemungkinan besar akan terjadi pilkada putaran kedua pada 19 April 2017. Ia meminta KPU untuk memperbaiki masalah DPT ini.
Kinerja KPU memang sedang disorot oleh berbagai pihak. Ketua KPU, Juri Ardiantoro memastikan, untuk putaran kedua Pilkada DKI nanti dia meminta kepada jajaran KPU DKI Jakarta harus meningkatkan pelayanan kepada pemilih. Di antaranya adalah memastikan tidak boleh ada hambatan bagi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya.
“KPU harus memfasilitasi semua yang dibutuhkan pemilih. Kemudian juga harus memastikan soal keadilan bagi paslon,” ujar Juri.
Secara khusus rapat ini juga membahas soal kelanjutan Pilkada DKI Jakarta. Jimly menyebut, Pilkada DKI harus menjadi perhatian lebih karena selain telah menjadi isu nasional bahkan internasional, juga menjadi ukuran pilkada di Indonesia. Menurutnya, semua harus berhati-hati dengan Pilkada DKI. Tetapi, selain berhati-hati, Pilkada DKI juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong menjadi contoh pemilu yang baik.
“Kami telah sepakat akan menjadikan putaran kedua Pilkada DKI ini sebagai percontohan nasional. Kami semua siap membantu. Pertama, soal kampanyenya harus sukses. Kedua soal partisipasi pemilihnya. Sekarang 74,22 persen sedangkan targetnya 77,50 persen. Semua pihak mari dijadikan periode kedua ini bisa terlibat,” tutur Jimly.
