DPP Apindo Riau-SP Migas Bahas Upah Sektor Migas 2017

PEKANBARU Perundingan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Migas di Provinsi Riau kembali dilakukan Serikat Pekerja Serikut Buruh (SP/SB) Sektor Migas dan Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Riau beberapa waktu lalu tidak berbeda dengan perundingan pada tahun sebelumnya.

Perundingan ini diikuti perwakilan DPP Apindo Riau dan lima SP/SB unsur migas di Riau yakni, Serikat Buruh Riau Independen (SBRI), PD FSP KEP SPSI, SB Solidaritas Indonesia, Sarbumusi dan Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) ini bertempat di Hotel Premiere Pekanbaru.

Meskipun dalam perundingan upah sektoral telah memiliki panduan PP/78 tahun 2015 namun pekerja/buruh tetap berkeinginan agar kenaikan upah sektor Migas mencapai 30 persen dari Upah Minimum Sektor Migas tahun 2016 (Rp2.485.000,- x 30% = Rp3.230.500,-). Itu berarti SP/SB meminta kenaikan upah sektor migas baru menjadi Rp3.230.500 dengan alasan bahwa kenaikan kebutuhan hidup sangat tinggi dan meyakini bahwa dengan kenaikan gaji yang cukup tinggi akan diikuti dengan produktivitas yang tinggi pula.

Akibatnya, perundingan tetap berjalan alot dan diperkirakan bakal melewati batas waktu perundingan yang telah disepakati dalam tata tertib.

Bagi Apindo hasil perundingan harus tetap berlandaskan kenyataan bisnis saat ini terkhusus bisnis sektor Migas yang memang belum kunjung membaik, menyusul harga minyak dunia yang belum mencapai harga keekonomian yang layak sehingga para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagai Pemberi Kerja, saat ini sedang melakukan efisiensi dan optimalisasi pekerjaan yang ada, sehingga volume pekerjaan tentu berkurang.

Apalagi perundingan upah sektoral telah diatur oleh pemerintah dengan panduan yang jelas. Dengan mengacu kepada Upah Minimum Kabupaten Bengkalis sebesar Rp2.685.574 maka kenaikan maksimum yang bias ditolerir adalah sebesar 8,25% sesuai PP/78 yang itu berarti upah sektor Migas untuk tahun 2017 adalah maksimum sebesar Rp2.690.012

Meskipun pihak SP/SB menyampaikan akan melakukan deadlock dalam perundingan, namun Apindo tetap berkeyakinan bahwa perundingan akan bisa diselesaikan. Apindo sebaliknya menyayangkan bahwa lamanya waktu perundingan justru akan membuat  upah migas menjadi lama ditetapkan yang akhirnya akan merugikan pekerja sektor migas.

Ketua DPP Apindo Riau, Wijatmoko Rah Trisno menyampaikan agar perusahaan Migas dan pihak SP/SB diminta mengikuti kondisi real usaha migas saat ini lagi lesu.

''Jika diikuti permohonan pihak SP/SB sebesar 30% dari UMSP Migas tahun 2016 tentu akan sangat memberatkan perusahaan Migas, saran supaya diadakan perundingan kembali untuk mencari win-win solutions yang terbaik, minimal atau sesuai aturan PP.78 tahun 2015 yaitu sebesar 8,25%,'' jelas Wijatmoko.

Sedangkan dari Serikat Pekerja/Buruh Migas yang diwakili oleh Ketua Serikat Buruh Riau Independen (SBRI) Agen Simbolon meminta supaya hasil perundingan ini dapat  memperhatikan tingkat kesejahteraan hidup pekerja/buruh yang makin sulit.rls