PT RAPP Hindari Pelanggaran HAM dalam Pengembangan Usaha

JAKARTA PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) selalu berusaha menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi masyarakat (HAM) dalam pengembangan usahanya.

Direktur Utama PT RAPP Rudi Fajar, mengakui, konflik perusahaan dengan masyarakat terkadang muncul justru sebagai dampak dari kepatuhan perusahaan menjalankan aturan terkait izin pemanfaatan lahan yang diperolehnya dari pemerintah.

''Meskipun menyadari bahwa kita diharuskan mengelola lahan konsesi sesuai izin yang diberikan, namun kita tidak memaksakan melakukan pengelolaan bila ada kelompok masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut, sebelumnya masalahnya clear. Sebab, kita ingin menghindari terjadinya pelanggaan HAM,'' kata Rudi saat menjadi narasumber pada Human Rights for Sustainable Business Workshop di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Bahkan kadang RAPP memilih melepaskan sebagian lahan konsesinya, sebagai wujud komitmen menghindari terjadinya pelanggaran HAM. Rudi memberikan contoh kasus sengketa lahan antara RAPP dengan masyarakat Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

''Tahun 2013 RAPP melepaskan tujuh ribu hektare lahan konsesinya di Pulau Padang kepada masyarakat,'' ungkap Rudi.

Diakui Rudi, keputusan melepaskan sebagian lahan konsesi itu merugikan perusahaan. Namun cara itu perlu ditempuh untuk menghindari berlarutnya konflik dengan masyarakat. ''Kalau langkah itu tidak kita lakukan, maka konfliknya akan berlarut-larut,'' sambungnya.

Lanjut Rudi, para sekuriti di PT RAPP, selalu diingatkan agar tidak berlaku kasar kepada masyarakat. ''Bahkan kita ingatkan, seandainya mereka dipukul pun, jangan membalas. Sehingga pernah ada sekuriti kita yang dipukul warga, dia hanya berusaha menepis pukulan itu, tanpa berusaha membalas,'' cerita Rudi.

Rudi menambahkan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap sosial, RAPP menjalankan berbagai program, termasuk program pemberdayaan masyarakat.

''Kita yakin, operasional perusahaan akan berjalan lancar dan mendapat dukungan dari masyarakat bila mereka bisa merasakan manfaat dari kehadiran perusahaan di daerahnya,'' ujarnya.

Wakil Bupati Siak H Alfedri yang juga jadi narasumber dalam workshop tersebut, mengatakan, sebagian perusahaan yang beroperasi di wilayah Siak, termasuk PT RAPP, telah membuktikan komitmennya mematuhi aturan, sebagai bagian dari uupaya mencegah terjadinya konflik dan kerusakan lingkungan.

Pembicara lainnya, ICCO Coordinator Indonesia Program Policy and South East Asia Responsible Business Kiswara Santi Prihandini, yakin bahwa kemitraan antara publik dan dunia usaha akan membawa dampak positif bagi sektor sosial dan perekonomian.

''Dengan menyediakan wadah untuk saling berbagi pengetahuan dan belajar dari pengalaman unik yang ada, maka para pemangku kepentingan diharapkan dapat membangun hubungan yang baik dan membentuk agenda bersama untuk menciptakan perubahan yang berdampak positif,'' kata Kiswara, pada acara yang sama.

''Sebagai usaha untuk mendorong dunia usaha mengimplementasikan HAM pada semua lini kegiatan usahanya, kami ingin menyebarluaskan lebih banyak ide dan inspirasi bagi publik mengenai praktik terbaik HAM dunia usaha,'' sambungnya. bas