"Lembaga apapaun di dalam negara ini termasuk KPK, harus ada keseimbangan atau check and balances dan mendapat pengawasan dari parlemen. Sebab, kalau KPK tidak mendapat pengawasan apalagi sampai overdosis, maka akan berbahaya,” tegas Nono Sampono dalam ngobrol santai menjelang buka puasa bersama dengan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Hadir Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba. Menurut senantor dari Dapil Maluku itu, pemanggilan Miryam S Heryani merupakan bagian dari pengawasan parlemen tersebut. Pemanggilan itu bagian dari kontrol terhadap KPK. Sebab, kalau tidak, kekuasaan akan menjadi absolut dan pasti akan bermasalah.
"Kalau kekuasaan KPK itu absolut, maka KPK akan bermasalah," kata Nono.
Jangankan KPK lanjut Nono, Presiden RI pun kalau diperlukan keterangannya demi penegakan hukum, maka harus hadir. Demikian pula KPK.
"Maka jangan dikait-kaitkan dengan masalah tertentu. Seperti Ketua Pansus-nya diduga terkait kasus e-KTP dan lain-lain, itu tidak benar. Masalahnya berbeda. Sebelumnya juga ada kasus cicak Vs buaya, dan lain-lain,” tambah Nono.
Dia yakin Presiden Jokowi juga memantau kasus ini, dan presiden tentu tidak akan berpihak kepada salah-satu lembaga negara tersebut.
"Jadi, jangan melihat masalah itu terlalu sempit bahwa semua ini bagian dari proses berdemokrasi dan penegakan hukum itu sendiri. Pada saatnya nanti, sistem ketatanegaraan ini akan ketemu, dan dalam negara demokrasi tak ada kekuasaan yang sabsolut," pungkas Nono. ***
