Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Persib Bandung Bersiap Hadapi Shan United di Shopee Cup 2026
Sepakbola
19 jam yang lalu
Persib Bandung Bersiap Hadapi Shan United di Shopee Cup 2026
2
Masuk Bursa Usulan Calon Wapres Gantikan Gibran, Yusril Pilih tak Berkomentar Banyak
Nasional
15 jam yang lalu
Masuk Bursa Usulan Calon Wapres Gantikan Gibran, Yusril Pilih tak Berkomentar Banyak
3
Said Didu Balas Somasi Golkar, Kuasa Hukum: Tuduhan Bahlil Terlibat Penyadapan Salah Alamat
Nasional
20 jam yang lalu
Said Didu Balas Somasi Golkar, Kuasa Hukum: Tuduhan Bahlil Terlibat Penyadapan Salah Alamat
4
Irfan Jaya Siapkan Fisik dan Mental Hadapi Persib
Sepakbola
19 jam yang lalu
Irfan Jaya Siapkan Fisik dan Mental Hadapi Persib
5
Kadek Agung Pulang Kampung Saat Jeda Super League 2026/2027
Sepakbola
19 jam yang lalu
Kadek Agung Pulang Kampung Saat Jeda Super League 2026/2027
6
Di Pekan ke-101, Jumat Berkah Wartawan Libatkan Artis dan Pengacara Berbagi di Depan Kantor PBNU
Umum
15 jam yang lalu
Di Pekan ke-101, Jumat Berkah Wartawan Libatkan Artis dan Pengacara Berbagi di Depan Kantor PBNU
Home  /  Berita  /  Badminton

Jika Anggaran Polri dan KPK Diblokir, PAN: Bisa Ngga Makan Mereka

Jika Anggaran Polri dan KPK Diblokir, PAN: Bisa Ngga Makan Mereka
Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan. (istimewa)
Rabu, 21 Juni 2017 00:15 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menolak usulan pemblokiran anggaran Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, hal itu dianggap justru memperlemah Polri dan KPK.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, jika aparat kepolisian tidak ada anggaran, dapat dipastikan seluruh anggota Polri tidak akan makan.

"Kalau polisi ngga punya uang, KPK ngga punya uang gimana? Polisi ngga punya pistol, ngga makan mereka," kata Zulkifli, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Untuk itu, kata Zulkifli, partainya tidak setuju dan akan melawan terkait usulan tersebut. "Kalau anggaran polisi ngga ada, ngga punya senjata, ngga makan," kata Zulkifli menegaskan.

Diketahui, Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK, Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar DPR tidak membahas anggaran Polri dan KPK tahun 2018. Sebab, kedua institusi tersebut tidak mau menjalankan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Kami mempertimbangan untuk menggunakan hak budgeter DPR yang saat ini sedang dibahas RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kementerian/lembaga," katanya di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa (20/06/2017).

Usulan Misbakhun merespons sikap KPK dan Polri yang menolak keinginan Pansus KPK yang ingin memanggil tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi KTP Elektronik Miryam S Haryani. ***

wwwwww