Temui Sekdaprov, Dirut Bank Riau Kepri Jelaskan Soal Pembayaran Gaji Guru, Irvandi: Alhamdulillah Sekarang Sudah Lancar

PEKANBARU - Meski sempat terhambat dalam pembayaran gaji guru beberapa bulan terakhir karena adanya peralihan administrasi dari kabupaten ke Dinas Pendidikan Riau, namun terhitung Agustus, pembayaran gaji guru melalui Bank Riau Kepri, sudah berjalan lancar.

Informasi mulai lancarnya pembayaran gaji tersebut disampaikan Direktur Utama Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari kepada Sekretaris Daerah Pemprov Riau, Ahmad Hijazi pada rapat yang digelar Kamis (3/8/2017).

Hadir pada pertemuan tersebut Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Dirut BRK Irvandi Gustari, Sekretaris Dinas Pendidikan Riau Ahyu Suhendra, Pimpinan Cabang Utama BRK Azhar Effendi, Pimpinan Seksi Pelayanan Cabang Utama BRK Melani, Corsec BRK Winovri.

Sekretaris Dinas Pendidikan Riau Ahyu Suhendra mengakui bahwa semenjak urusan kepegawaian gaji guru SMA dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau, SP2D yang dari Disdik Riau adakalanya mengalami keterlambatan diserahkan kepada Bank Riau Kepri karena adanya proses peralihan administrasi. Tidak jarang pula berkas SP2D tersebut diserahkan ke BRK sudah melewati tanggal 1 hari bulan.

Meski begitu, proses eksekusinya di Bank Riau Kepri yang dengan sistem teknologi yang canggih, bisa langsung dalam hari yang sama. BRK bila menerima berkas dokumen administrasi sebelum tanggal 1 maka pembayaran gaji juga bisa dieksekusi langsung kepada para guru pada tanggal 1 hari bulan, sebab teknologi BRK yang didukung dengan sistem yang canggih tidak perlu dilakukan proses input satu persatu lagi, dan diproses melalui ''by system''.

Dijelaskan oleh Sekretaris Diknas Riau, semenjak SMA dibawah koordinasi Pemprov Riau, maka gaji guru SMA diproses administrasinya oleh Dinas Pendidikan Riau dan selanjutnya untuk urusan proses administrasi gaji bekerja sama dengan Cabang Utama Bank Riau Kepri. Bila data telah diterima oleh Cabang Utama Bank Riau Kepri dari Dinas Pendidikan Riau, maka secara sistem oleh BRK (bukan diinput satu persatu) langsung di transfer ke cabang BRK di setiap kota/ kabupaten di Riau dan pada hari yang sama seharusnya langsung masuk ke rekening masing-masing nasabah.

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa berkas dokumen SP2D dari pihak Dinas Pendidikan Riau, harus menyerahkan berkas tersebut kepada BRK 2 atau 3 hari sebelum tanggal 1 hari bulan, dan dengan demikian seperti yang sudah berjalan saat ini, dimana untuk pembayaran gaji tanggal 1 Agustus 2017 lalu yang sudah tepat waktu tersebut, pihak Disdik Riau sudah menyerahkan berkas dokumen administrasinya 3 hari sebelumnya pada tanggal 28 Juli lalu dan terbukti berjalan lancar.

Soal Pemkab Rohul

Pada kesempatan yang sama, juga dilaporkan kepada Sekdaprov Riau, Pemkab Rohul yang memindahkan pengelolaan Kasdanya kepada bank lain.Dijelaskan, pada tanggal 2 Agustus suda ada komunikasi dengan Bupati Rohul Suparman. Dari BRK hadir Direktur Operasional Denny Mulia Akbar dan Pimpinan Divisi MSDM Yuharman.

Pertemuan berjalan hangat dan pada kesempatan itu bupati juga menginfokan segera akan menambah saham di BRK, sebab saham Pemkab Rohul di BRK, masih relatif kecil di BRK yaitu masih dibawah 1% atau tepatnya 0,78%. Bahkan pihak Bupati Rohul berniat nantinya dilakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif, juga akan menjalin kerjasaman lagi dengan BRK.

Dalam kesempatan yang sama, Irvandi juga menjelaskan bahwa ROE (return on equity) BRK yang berkisar 19- 23% setiap tahunnya, memang menjadi daya tarik bagi pemegang saham dari Pemrov Riau dan Pemprov Kepri serta 19 Pemko/ Pemkab yang ada di Riau dan Kepri untuk segera menambah sahamnya di BRK. Hal itu disampaikan oleh sejumlah Bupati dan Walikota pada saat RUPS tahunan dan RUPS LB pada 3 Maret 2017 yang lalu untuk niat mereka menambah modal di BRK.

Dijelaskan oleh Irvandi bahwa saat ini komposisi Dana Pemda di BRK sudah semakin mengecil dan berkisar 24% per 3 Agustus yang lalu. Saat ini jumlah Dana Pihak Ketiga BRK berjumlah Rp19,3 Triliun dan jumlah dana Pemda ( se Riau dan Kepri) berjumlah Rp4,3 Triliun. Dari Rp 4,3 triliun tersebut didominasi oleh dana milik Pemprov Riau. Saat ini pemegang saham terbesar BRK adalah Pemrov Riau 39% dan urutan kedua dan ketiga adalah Pemkab Bengkalis 12% dan selanjutnya Pemkab Kampar 11%. Dana Pihak Ketiga (DPK) di BRK saat ini memang sudah didominasi oleh dana non pemda yaitu sebesar 74%.

Untuk kinerja sampai akhir Juni 2017 ini , walaupun perekonomian Riau lagi belum stabil yaitu tumbuh 2,8% dan tingkat pertumbuhan ekonomi Kepri 2,02%, maka BRK tetap bekerja mengacu kepada acuan target pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,2%, bererkat sinergi semua pihak di BRK, maka per 31 Juni atau kinerja semester 1 2017, laba BRK meraih 107% dari target untuk semester 1 tersebut yaitu Rp308 milliar.

Untuk pengakuan pihak eksternal diakui sudah semakin meningkat dan termasuk untuk tingkat nasional, dimana untuk Cabang Jakarta yang baru diresmikan pada April 2017 lalu atau 4,5 bulan lalu, sudah mencapai assetnya sebesar Rp1,5 trilliun, dan sudah berlaba sekitar Rp 1,3 Milliar. Ini merupakan bukti di Jakarta pun BRK sudah diakui keberadaannya dan dipercaya.

Kepercayaan itu juga didukung dengan adanya sejumlah award yang diterima BRK. Pada akhir than 2016, BRK mendapat Award sebagai ''The Truts Company'' di Indonesia. Penghargaan itu diterima hanya 25 perusahaan terbaaik di Indonesia antara lain Bank Mandiri, BNI, Pertamina, PLN, PGN dan dari 27 BPD yang ada di Indonesia , hanya 3 BPD yang masuk dalam kelompok 25 terpercaya tersebut, yaitu BRK, BJB dan Bank DKI. Dari segi servis juga telah mengalami kemajuan yang pesat, dan dari survey MRI untuk tahun 2016 dan Awardnya diserahkan pada Februari 2017 lalu, maka BRK telah meraih posisi rangking 2 Nasional setelah Bank Jatim. Untuk sampai Juli 2017 ini BRK telah meraih award nasional sebanyak 20 Award. Pada tanggal 10 Agustus nanti dari Majalah Infobank akan memberikan Award lagi kepada BRK sebagai Bank kategori Kinerja Keuangan Sangat Baik selama 10 tahun berturut-turut. (rls)