"Salah satu hal penting dan menjadi perhatian kami adalah peningkatan kualitas evaluasi pelayanan publik. Dengan evaluasi yang optimal, maka kita akan mendapatkan umpan balik yang tepat bagi perbaikan kebijakan pelayanan publik. Karena itu, pelatihan ini kami fokuskan pada monitoring pelayanan publik," ujar Damayani Tyastianti, selaku Koordinator Peserta Pelatihan di Kampus UTS, Sydney, Kamis (12/10).
Selain mendalami berbagai teori kebijakan publik terkini, pelatihan ini juga mengetengahkan studi perbandingan kebijakan publik antara Australia dengan Indonesia.
"Dengan memperbandingkan kebijakan publik, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik antara Australia dengan Indonesia, kami dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan kebijakan publik dalam percaturan global serta ditengah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Ini sangat penting untuk menambah wawasan dan perspektif kami," terang Damayani.
Walaupun baru berlangsung empat hari, para peserta pelatihan umumnya merasakan hal yang sama bahwa pelatihan tersebut sangat penting.
"Pelatihan ini mencerahkan. Selain menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan publik dan evaluasi pelayanan publik, juga menguatkan networking," ungkap Weki Handono, salah satu peserta yang sangat antusias mengikuti pelatihan.
Hal serupa dikatakan Aris Samson, bahwa dalam pelaksanaan tugas tidak hanya cukup bersandar pada regulasi serta tugas dan fungsi semata, tetapi perlu perbandingan yang mencerahkan. "Untuk mencerahkan pikiran kita, perlu ada studi komparatif," ujarnya.
Pelaksanaan pelatihan diawali dengan pengenalan sistem pemerintahan dan peningkatan kapasitas sektor publik di Australia melalui materi The System of Government In Australia dan Institutional Framework for Public Sector Capacity Building. Materi tersebut dielaborasi oleh Prof. Roberta Ryan, Director of UTS-IPPG. Masih dipandu oleh Prof. Ryan, hari kedua pelatihan menukik ke pokok bahasan yang lebih praktis terkait peran penyedia layanan publik dengan judul The Role of Public Service Providers.
Sesi berikutnya di hari kedua, para peserta diajak mengenal lebih dekat kampus UTS. Selain menyusuri setiap sudut IPPG-UTS, peserta juga diajak melihat koleksi perpustakaan kampus UTS dan canggihnya operation room Fakultas Teknologi Informasi UTS. Dalam balutan platform Geographic Information Systems (GIS), para peserta diajak mengeskplorasi setiap sudut kota di dunia secara elektronik.
Pada hari ketiga, peserta diajak relaksasi sejenak dengan study tour ke beberapa destinasi andalan di negara bagian New Shouth Wales tersebut, seperti Opera House, Harbour Bridge, The John Schaeffer Galleries dan Bondi Beach.
Hari keempat, peserta diajak diskusi dan debat seputar Human Resources Strategy, Employee Engagement, Developing Performance, Understanding Accountability dan Organisational Excellence oleh Sophi Bruce, Program Specialist Leadership, IPPG-UTS.
Selanjutnya peserta diminta mengupas lebih dalam materi krusial yang menjadi salah satu pekerjaan rumah terberat dalam sektor publik di Indonesia karena merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), yakni materi tentang Corruption, Elite Capture and Substantional Governence yang dibawakan oleh Bligh Grant.
Peserta pelatihan sendiri terdiri dari pegawai lintas unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB. Selain Damayani Tyastianti, peserta lainnya adalah Noviana Andrina, Aris Samson, Muhammad Yusuf Kurniawan, Weki Handono, Yenni Afriani Maria Sitohang, Aulia Ambarwati, Fanoeel Thamrin, Rizky Amelia Ayuningtyas, Pandji Saputra, dan Jauhar Faisal Rahman dari Deputi Pelayanan Publik, juga Herman Suryatman dan Reisha Ryanurti dari Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, serta Ceria Oktora dan Meyga Primadianti dari Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerjasama. ***
