Hermanto: Para Dosen Miliki Daya Koreksi Terhadap Perkembangan Kebangsaan

JAKARTA - Pelatihan untuk pelatih (training of trainers) Empat Pilar MPR kepada kalangan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Surakarta sudah memasuki diskusi kelompok.

Para peserta mendalami dan membahas materi Empat Pilar MPR dalam kelompok. Anggota MPR dari Fraksi PKS, Dr. Hermanto, menilai para dosen memiliki tingkat analisis yang sangat tajam dan memiliki daya nilai dan koreksi terhadap perkembangan kebangsaan.

"Dalam diskusi kelompok ini kita mendapat input dari para peserta terkait dengan perkembangan implementasi konstitusi, etika kehidupan berbangsa, maupun relasi dalam konteks NKRI dan kebhinnekaan," kata Hermanto di sela-sela diskusi kelompok dalam pelatihan untuk pelatih Empat Pilar MPR yang berlangsung di Hotel Paragon, Solo, Sabtu (25/11/2017).

Diskusi kelompok berlangsung hingga malam hari dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dalam simulasi kelompok pada Minggu (26/11).

Hermanto mengungkapkan peserta pelatihan adalah para dosen terbaik yang dikirim dari masing-masing perguruan tinggi.

Dengan peserta seperti itu, maka para peserta memiliki analisis yang tajam dan daya koreksi terhadap perkembangan kebangsaan.

Salah satu masukan dari peserta pelatihan adalah soal perilaku dan etika pemimpin. Setiap pemimpin menjadi teladan bagi masyarakat. Pemimpin yang ideal adalah sesuai dengan nilai dan karakter bangsa.

"Kepribadian pemimpin harus memperkuat dan mempersatukan NKRI. Masukan dari peserta adalah supaya ada keteladanan kepemimpinan yang mumpuni untuk negara Indonesia yang sedang mengalami masalah pergaulan antar pejabat dan rakyat, antar lembaga negara,” kata Hermanto yang juga sekretaris fraksi PKS MPR RI.

Selain tentang kepemimpinan, lanjut Hermanto, para peserta pelatihan memberi masukan agar DPR lebih efektif dalam melakukan pengawasan. Selama ini, menurut para peserta, pengawasan yang dilakukan DPR lebih bersifat politis.

"Mereka minta agar pengawasan DPR lebih substantif dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dan anggaran. DPR agar lebih menonjol dalam bidang pengawasan,” ungkap Hermanto.

Masukan lainnya yang berkembang dalam diskusi kelompok, tambah Hermanto, adalah berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Para peserta pelatihan menginginkan ada penguatan-penguatan dalam pemberantasan korupsi. “Pemberantasan korupsi juga harus menghargai hak-hak masyarakat,” ujarnya.

Menurut Hermanto, masukan dari para peserta yang berkembang dalam diskusi kelompok akan dibawa ke Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian MPR untuk dibahas lebih lanjut.

"Kita olah lagi di MPR, karena di MPR ada Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Lembaga Pengkajian MPR,” ucap Hermanto. ***