Evaluasi Perda Lama, Dedi: Sangat Mengganggu Upaya Kepulauan Meranti Menambah PAD

SELATPANJANG - Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kepulauan Meranti rapat dengan Biro Hukum Setprov Riau. Rapat itu digelar di Pekanbaru, Jumat (2/2/2018).

Dalam rapat yang berlangsung selama lebih kurang 2 jam tersebut, membahas terkait tindaklanjut evaluasi perubahan Perda pajak dan retribusi Kabupaten Kepulaun Meranti yang blum juga diturun ke daerah untuk di undangkan. Padahal, banyak kendala yang dihadapi daerah dengan lamanya evaluasi tersebut diturunkan.

Sebagaimana disampaikan Anggota Bapemperda DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra.

Kata Dedi Putra, dengan keterlambatan perundangan Perda Pajak dan Retribusi ini, akan mempengaruhi penerapan tarif pajak dan retribusi yang baru di Meranti. Selain itu, juga akan mempengaruhi PAD di kabupaten termuda se Riau.

Hal senada juga diamini oleh Wakil Ketua Bapemperda dan Anggota Bapemperda pada rapat tersebut.

Wan Mulkan selaku perwakilan Kabiro Hukum provinsi Riau menjelaskan bahwa, Pemprov telah selesai melakukan evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Meranti. Namun demikian, prosedur terakhir evaluasi tersebut adalah melakukan koordinasi ke Kemendagri sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kata Mulkan lagi, provinsi juga telah menyurati Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah dengan surat tertanggal 25 Januari 2018 yg lalu. Namun belum ada balasan jawaban yang mereka terima.

Rupanya, hal ini tak hanya terjadi di Kepulauan Meranti tetapi juga di beberapa daerah lain seperti Siak, Dumai, Bengkalis, Inhil dan Rohul.

"Kami berharap kita sama-sama bersabar menunggu tindaklanjut hasil pelaksanaan koordinasi tersebut," kata Mulkan.

Terkait penerapan Perda Pajak dan Retribusi di Meranti tambah Armalita, Kabag Perundang-undangan, dapat melaksanakan dengan instrumen Perda lama. "Memang yang perlu menjadi perhatian adalah tentang Izin Gangguan (HO), itu perlu segera kita cabut dan hapus ketentuannya di Perda," kata Armalita.

Pertemuan dengan Biro Hukum juga dihadiri beberapa anggota Bapemperda, M Tofikurrohman (koordinator), Darsini (Ketua), Taufik (Wakil), Tartib, Ardiansyah, Musdar, Muzakir, Darwin, Zubiarsyah, Asmawi, dan E Miratna. (rls)