Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Desak DPR Makzulkan Gibran Mengacu Putusan MK dan MA
Hukum
7 jam yang lalu
Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Desak DPR Makzulkan Gibran Mengacu Putusan MK dan MA
2
BMKG Prediksi Cuaca Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini
Metropolitan
13 jam yang lalu
BMKG Prediksi Cuaca Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini
3
Kebutuhan Industri Melonjak, BPS Catat Nilai Impor Nasional Naik 19,67 Persen Sepanjang 2026
Ekonomi
6 jam yang lalu
Kebutuhan Industri Melonjak, BPS Catat Nilai Impor Nasional Naik 19,67 Persen Sepanjang 2026
4
Aturan Baru Mabes Polri Berlaku, Personel Resmi Dilarang Isap Vape
Nasional
10 jam yang lalu
Aturan Baru Mabes Polri Berlaku, Personel Resmi Dilarang Isap Vape
5
Kapolri Jenderal Suyudi Ancam Pidana Anggota Polri dan BNN yang Isap Vape Narkotika
Umum
6 jam yang lalu
Kapolri Jenderal Suyudi Ancam Pidana Anggota Polri dan BNN yang Isap Vape Narkotika
6
Jet Pribadi Jatuh di Palm Beach, Kecelakaan Maut Tewaskan Sembilan Penumpang
Internasional
7 jam yang lalu
Jet Pribadi Jatuh di Palm Beach, Kecelakaan Maut Tewaskan Sembilan Penumpang
Home  /  Berita  /  Badminton

Ketika Oligarki yang Dimainkan Media Mainstream Tergilas Media Sosial, Ini Kata DPR

Ketika Oligarki yang Dimainkan Media Mainstream Tergilas Media Sosial, Ini Kata DPR
Ilustrasi.
Minggu, 18 Februari 2018 20:28 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Menjamurnya pertumbuhan sosial media katimbang media mainstream, bagi wakil ketua DPR, Fahri Hamzah, merupakan keuntungan bagi masyarakat.

Pasalnya, oligarki yang dimainkan pemilik media mainstream teralienasi dengan kemunculan sosial media sebagai pilihan informasi.

"Media mainstream, yang seharusnya memberikan informasi terkait banyak peristiwa sesungguhnya justru tertutupi oleh kepentingan politik dan ekonomi sang pemilik, yang terkadang menjadi pengurus partai politik," ujar deklarator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Alhasil, katanya, masyarakat menerima informasi sesuai keinginan pemilik media mainstream yang sekaligus memberangus idealisme jurnalis yang menjadi karyawannya.

"Untungnya, masyarakat mendapat informasi yang seringkali lebih akurat dan cepat melalui sosial media. Di sinilah keuntungan masyarakat dari menjamurnya sosial media," paparnya.

Kendati demikian Ketua DPR, Bambang Soesatyo, berpendapat lain. Dengan menjamurnya sosial media malah seringkali muncul akun palsu yang disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah berupa berita hoax ataupun ujaran kebencian terhadap kredibilitas seseorang.

Ia mencontohkan, seperti yang dialami Presiden Joko Widodo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, hingga terakhir Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

"Kami mendesak Komisi I DPR bersama Kemenkominfo dan Badan Siber & Sandi Negara untuk melakukan pengawasan intensif terkait penyebaran fitnah, berita hoax, dan hate speech di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik," terang Bamsoet yang juga politikus Partai Golkar itu. ***

wwwwww