Berharap Pengelolaan Pajak Lebih Baik, Pemda Meranti Jalin Kerjasama dengan UGM

SELATPANJANG - Berharap pengelolaan pajak lebih baik, Pemerintah daerah (Pemda) Kepulauan Meranti menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). Kerjasama itu mencakup tentang analisis akademik dari pihak UGM dan pelatihan bidang perpajakan dan retribusi bagi staf dinas terkait.

Beberapa pejabat yang ikut mendampingi Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi saat menjalin kerjasama dengan UGM adalah Kaban Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Eri Suhairi SSos, MSi, Kaban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bambang Supriyanto, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Rosdaner SPd, Kabag Humas dan Protokol Helfandi SE MSi. Rombongan H Irwan diterima langsung oleh Ketua Prodi MEP UGM Prof Dr Akhmad Makhfatih, MA, dan Peneliti senior Prof Drs Wahyu Widayat MEc.

Kabupaten Kepulauan Meranti melalui BPPRD meminta pendmpingan kerjasama dalam bentuk analisis akademik dari pihak UGM. Khususnya pada peneliti dosen Prodi Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (MEP FEB). Termasuk dengan pelatihan-pelatihan bidang perpajakan dan retiribusi bagi staf dinas terkait.

Kerjasama ini bertujuan agar dalam mengelola sektor pajak kedepan dapat lebih baik, menjadi andalan PAD serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mengingat sektor pajak masih menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan di negara (Indonesia) atau di daerah (Provinsi dan Kabupaten Kota).

Dalam pemaparannya, Bupati Irwan mengatakan kedepan Kabupaten Kepulauan Meranti berharap bagaimana bisa melakukan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak dan retribusi. Untuk mewujudkan ini, semua pihak perlu kerja keras atau terobosan baru yang dilakukan oleh dinas terkait. Apalagi dengan kondisi APBD yang menurun drastis akibat DBH dikurangi dari pusat.

Kata Irwan lagi, ada bberapa potensi yang selama ini dinilai sama sekali blm dapat diambil. Seperti sektor perkebunan sagu dan produksinya. Sebab bertentangan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

"Kami sengaja membawa pejabat terkait beserta beberapa staf yang membidangi pajak untuk melakukan konsultasi (kerjasama) dengan pihak UGM. Hal-hal apa saja yang kedepannya bisa kita tarik pajak dan retribusinya, tidak bertentangan dengan payung hukum yang lebih tinggi sebelum kita buat perdanya," kata Irwan.

Irwan juga sempat memaparkan kondisi keuangan di Meranti. Katanya, saat ini APBD Kabupaten Kepulauan Meranti jauh. Sekitar 35 hingga 40 persen akibat pengurangan DBH. Kondisi inilah memaksa Pemda untuk melakukan terobosan-terobosan agar bisa meningkatktan APBD melalui PAD yang belum dikelola dengan baik.

"Saya juga menekankan agar pejabat dan staf saya, khususnya pengelola pajak dan retribusi agar melihat secara jeli hubungan pertumbuhan ekonomi di daerah saat ini dengan pendaptan asli daerah. Jika belum dikuasai  maksimal, maka perlu belajar disini  (UGM, red). Baik itu pelatihan khusus, FGD, dan konsultasi celah apa saja yang bisa kita masukkan sebagai sumber baru untuk peningkatan PAD kita," pesan Irwan.

Contohnya, tambah bupati dua periode itu lagi, seperti belum maksimalnya PBB yang harus ditetapkan zonasi dengan meningkatkan NJOP. Termasuk pajak atau retribusi perkebunan dan produksi sagu basah atau tepung.

Bupati berharap, kerjasama ini bisa sebagai pintu masuk, bagaimana staf terkait yang mengelola PBBBisa lebih mengerti terhadap pajak.

Untuk menarik pajak dan retribusi terkait perkebunan dan produksi sagu, perlu dikaji dalam bentuk naskah akademik. Dari pihak yang berkompeten dan terkemuka seperti UGM, sebab ada wacana akan direvisinya UU 28 tahun 2009.

Ketua Prodi MEP UGM Prof Dr Akhmad Makhfatih MA menyambut baik kehadiran rombongan Bupati Kepulauan Meranti. Menurutnya, Bupati Irwan merupakan keluarga besar UGM, sebab Irwan pernah menuntut ilmu di sana.

"Yang jelas kami siap membantu daerah khususnya Kepulauan Merati dalam hal mencari solusi terkait pengelolaan keuangan dan mencari terobosan untuk PAD," katanya. (rls)