Bupati Mursini Jangan Bohongi Rakyat

TELUKKUANTAN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra meminta kesediaan waktu Bupati Mursini untuk membahas berbagai persoalan yang terjadi. Persoalan tersebut dianggap sangat serius dan urgent.

"Rasionalisasi APBD 2018 yang dilakukan pemerintah. Lucu, Pak. APBD baru diketuk palu dan sekarang sudah dirasionalisasi. Ada apa?" ujar Andi Putra dengan suara lantang di podium paripurna, Senin (12/3/2018). Saat itu, Andi Putra menyampaikan aspirasi hasil reses Dapil I.

Di depan Bupati Mursini dan Plt Sekda Muharlius, Andi Putra menyatakan pihaknya terpaksa membatalkan hearing beberapa waktu lalu dikarenakan bupati dan Plt Sekda berhalangan hadir. Padahal, persoalan serius harus segera dituntaskan.

"Kalau bupati merasionalisasi, sama saja bupati bohongi rakyat. Kami bertanggungjawab menyampaikan aspirasi kepada masyarakat dan sekarang mau dirasionalisasi," tegas Andi. Ia mempertanyakan data-data yang disampaikan pihak eksekutif saat pembahasan APBD 2018.

Karena itu, Andi Putra meminta bupati untuk meluangkan waktunya guna membicarakan hal-hal yang bermasalah. "Kita harus tuntaskan ini."

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Hendra AP menyatakan proses rasionalisasi tetap melalui mekanisme DPRD.

"Sebenarnya kita masih memberi bintang kegiatan pada setiap OPD. Kita takut, penerimaan daerah tak tercapai seperti tahun sebelumnya. Kegiatan terlaksana, uang tak ada," ujar Hendra.

Pada tahun 2017, dana perimbangan yang dikucurkan pemerintah pusat hanya terealisasi 73 persen. Akibatnya, Pemkab Kuansing tak bisa membayarkan beberapa kegiatan yang telah selesai. Setidaknya, lebih dari Rp50 miliyar dana yang tak dikirim oleh pemerintah pusat.***