Berikut Pernyataan Sikap PP JIM PKS, Soal Konflik Fahri Hamzah dan Sohibul Iman

JAKARTA - Kisruh dan perbedaan pendapat Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman dan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kembali menjadi perhatian publik. Perseteruan dua tokoh PKS ini sudah berlangsung sejak awal 2016.

PKS, melalui MSI, sudah memecat FH sebagai kader. Namun, hingga saat ini PKS tak mampu menggeser FH dari jajaran pimpinan DPR periode 2014-2019.

Puncaknya, Presiden PKS MSI dilaporkan oleh FH ke Polda Metro Jaya. Dari wawancara di tv swasta, MSI diduga menuduh FH berbohong dan membangkang. Namun, tuduhan tersebut tidak berdasarkan atas fakta. Akan tetapi, MSI menolak berbicara terkait laporan FH tersebut.

Atas rentetan peristiwa tersebut, PP JIM PKS sebagai bagian dari sistem dan kader partai merasakan mulai hilangnya nilai-nilai ukhuwah, cinta dan kasih sayang. Bercermin pada konflik yang berkepanjangan itu, JIM PKS memandang betapa pentingnya mengajak pihak-pihak terkait dan berkompeten untuk melihat persoalan tersebut secara independen, profesional dan objektif dengan menghindari pemikiran sesat dan tendensius, atas konflik dan pembelahan pendapat FH dan MSI.

JIM PKS prihatin dan berpendapat bahwa konflik antara MSI dan FH tidak semata-mata konflik pribadi. Perbelahan dua tokoh ini menjadi tanda pembelahan elit di partai ini. Dampaknya bisa menggerus struktur partai dan para kader. JIM PKS menilai bahwa selama ini tidak ada upaya DPP PKS dalam mencari resolusi konflik dan terkesan membiarkan bergulir bagaikan bola salju. Pola pembelahan pun mulai terasa dan melibatkan pendukung dan simpatisan. Bahkan, diprediksi bisa mengarah ke konflik fisik.

"Perbedaan pendapat ini sudah berada pada titik kritis, dan tidak sesuai dengan semangat dan cita-cita perjuangan pembentukan partai. JIM PKS juga berpendapat bahwa konflik ini juga tidak sesuai dengan asas demokrasi dan ideologi Pancasila, " ujar Koordinator Presidium Pusat JIM PKS,Dr. Saiful Ahmad, MSi melalui siaran persnya, Rabu (14/3/2018) di Jakarta.

Belum beresnya penyelesaian konflik ini kata dia, menjadi tanda inkonsistensi elite PKS. "Ini berbahaya karena bisa memicu terjadinya tindakan intoleransi pihak tertentu yang dapat mengancam eksistensi PKS pada Pemilu 2019," katanya.

JIM PKS juga berpandangan, perlu ada usaha bersama untuk mewujudkan konsensus antara kader dan pimpinan partai. JIM PKS mengajak kader dan pimpinan PKS untuk memahami bahwa secara internal konflik ini menyebabkan pembelahan dan rusaknya pola relasi antarkader, antara kader dengan struktur serta struktur dengan seluruh elemen pendukung PKS yang selama ini terbina dengan baik.

"Kami berpendapat bahwa secara eksternal, konflik ini menyebabkan pembelahan pendukung dan simpatisan PKS yang berujung pada kehilangan kepercayaan masyarakat luas kepada kader dan pimpinan PKS. Bisa diprediksi konflik ini akan menjadikan pihak-pihak lain untuk terus berupaya melemahkan PKS dari berbagai sisi politik," tandasnya.

ia juga menilai, sebagai pilar utama pembangunan demokrasi Indonesia, pemimpin PKS semestinya berintegritas dan memiliki kapabilitas yang mumpuni. Karena itu, JIM PKS mendesak pimpinan PKS berkomitmen untuk mewujudkan politik santun, bersih, transparan, dan menjunjung tinggi etika politik yang bersumber dari ajaran ilahiah dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. "Sebagai kekuatan politik yang diakui dan tercatat resmi sebagai institusi politik pendukung negara, pimpinan PKS harus berkomitmen untuk taat hukum dan patuh pada perundang-undangan yang berlaku," paparnya.

Pihaknya juga mendesak pemangku kepentingan tertinggi di PKS yakni Dewan Pimpinan Tingkat Tinggi melalui Ketua Majelis Syuro, Dr. Salim Segaf Al Jufrie untuk menyelamatkan partai dari ancaman pembelahan ini. JIM PKS juga mendesak segera melaksanakan islah dan konsensus dalam rangka tegaknya izzah serta marwah partai di hadapan kader, pendukung, simpatisan, serta pihak-pihak yang berkompeten.

"Itulah pernyataan sikap kami dari Presidium Pusat JIM Partai Keadilan Sejahtera. Semoga menjadi perhatian pimpinan partai, kader, simpatisan, dan semua Warga Negara Indonesia," pungkasnya.***